Jurnal Media Birokrasi (JMB)

Jurnal Media Birokrasi (JMB) adalah jurnal ilmiah telaah sejawat (peer-reviewed journal) yang diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jurnal ini berdedikasi menyebarluaskan kajian konseptual, pemikiran kritis, serta hasil penelitian mutakhir di bidang tata kelola administrasi pemerintahan daerah dan inovasi pelayanan publik.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Edisi Vol. 5 No. 2 hingga Vol. 8 No. 1) Jurnal Media Birokrasi menerbitkan artikel jurnal yang berasal dari 20 institusi di Indonesia yang melibatkan perguruan tinggi, kementerian pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Fokus kajian dalam rangkaian edisi ini berpusat pada inovasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah, mencakup digitalisasi layanan administrasi dan perizinan terpadu (seperti SiCANTIK, MPP Digital, dan SIPD), manajemen kinerja serta kompensasi aparatur sipil negara (TPP), tata kelola lingkungan dan pariwisata berkelanjutan, mitigasi persoalan perkotaan secara kolaboratif, hingga penyediaan layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

a. International Standard Serial Number (ISSN)

Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar secara resmi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta ISSN International Centre dengan nomor pengenal terbitan berkala:

• p-ISSN (Media Cetak): 2722-1695
• e-ISSN (Media Online): 2714-7339

Identitas ISSN ini dicantumkan secara konsisten pada bagian tajuk situs web, sampul terbitan, serta dokumen PDF artikel untuk keperluan penelusuran dan pengindeksan global.

b. Jenis Naskah (Type of Manuscript)

Jurnal Media Birokrasi (JMB) menerima ragam kontribusi ilmiah yang disusun secara sistematis dan mendalam. Jenis naskah yang dikurasi meliputi:

• Artikel Hasil Penelitian Empiris (Research Articles): Naskah berbasis riset lapangan, studi kasus, atau eksperimen birokrasi yang menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, maupun campuran (*mixed-methods*), dengan menyajikan data primer/sekunder yang valid serta analisis tajam.
• Kajian Konseptual & Telaah Kebijakan (Conceptual & Policy Papers): Naskah non-penelitian lapangan yang mengeksplorasi pemikiran teoretis kritis, evaluasi format regulasi, atau perumusan model alternatif pemecahan masalah sektor publik dan pemerintahan daerah.

*Seluruh naskah wajib memenuhi standar orisinalitas tinggi, memiliki kebaruan gagasan (*novelty*), serta memberikan kontribusi implikasi teoretis maupun praktis yang nyata bagi pengembangan ilmu administrasi pemerintahan.

c. Jadwal Penerbitan (Publishing Schedule)

Jurnal Media Birokrasi menerapkan frekuensi terbit berkala dua kali dalam setahun (*Biannual*) secara konsisten guna memastikan sirkulasi diseminasi riset berjalan optimal:

• Edisi Bulan April (Nomor 1): Mencakup naskah yang lolos seluruh tahapan telaah sejawat dan revisi akhir paling lambat akhir bulan Maret.
• Edisi Bulan Oktober (Nomor 2): Mencakup naskah yang dinyatakan diterima dan siap terbit paling lambat akhir bulan September.

*Sistem pengelolaan jurnal dibuka sepanjang tahun (*continuous submission*). Penulis sangat disarankan untuk mengirimkan manuskrip jauh hari sebelum tenggat waktu guna mengantisipasi durasi penyuntingan dan penelaahan sejawat.

d. Kepemilikan dan Tata Kelola Jurnal (Ownership & Management)

Jurnal Media Birokrasi (JMB) sepenuhnya dimiliki, dikelola, dan diterbitkan di bawah naungan institusi akademik resmi:

• Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah: Bertindak sebagai unit pengelola utama yang mengoordinasikan operasional jurnal, kesiapan kesekretariatan redaksi, manajemen naskah berbasis OJS, serta penjagaan standar mutu substansi keilmuan tata kelola daerah.
• Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): Sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menaungi Fakultas Manajemen Pemerintahan, IPDN memberikan dukungan penuh terhadap infrastruktur institusional, keberlanjutan pembiayaan (*institutional funding*), serta komitmen publikasi nir-biaya (*zero APC*) bagi masyarakat akademik luas.

Dewan Redaksi memegang independensi penuh serta kebebasan editorial (*editorial independence*) yang objektif dalam menentukan kelayakan terbit suatu naskah berdasarkan pertimbangan ketat peer-reviewer tanpa intervensi pihak luar.