Archives
-
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Edisi ini menghadirkan kolaborasi dari 7 institusi perguruan tinggi yang seluruhnya berasal dari Indonesia. Institusi yang berkontribusi meliputi Universitas Halu Oleo, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Universitas Merdeka Malang, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Terbuka, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, dan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.
Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat topik inovasi pelayanan publik dan isu strategis daerah, mencakup transformasi digital (SiCANTIK dan MPP Digital), evaluasi platform layanan publik desa berbasis website, peran pemerintah daerah dalam pengembangan daya saing destinasi wisata pesisir, kolaborasi pentahelix untuk pariwisata berkelanjutan, masalah representasi dalam demokrasi elektoral, serta strategi pengelolaan sampah berkelanjutan di perkotaan.
-
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Edisi ini menghadirkan kolaborasi antara 3 perguruan tinggi dan 4 instansi pemerintah pusat maupun daerah. Institusi perguruan tinggi yang terlibat adalah Universitas Airlangga, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Universitas Padjadjaran. Selain itu, terdapat kontribusi nyata dari unsur pemerintahan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat topik manajemen aparatur sipil negara dan inovasi sistem tata kelola, mencakup implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pembangunan berkelanjutan terkait keamanan personal dan ekonomi, pengembangan smart/collaborative governance, digitalisasi manajemen PNS, pemanfaatan sistem informasi untuk pengamanan aset tanah, serta terobosan pengarsipan digital pada dinas perpustakaan daerah.
-
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Issue ini menghadirkan kolaborasi dari 3 unsur perguruan tinggi dan 2 pemerintah daerah. Perguruan tinggi yang terlibat meliputi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Terbuka. Terdapat juga kontribusi langsung dari instansi pemerintah, yakni Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Jakarta Timur.
Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat topik efektivitas kebijakan publik dan inovasi layanan masyarakat, mencakup evaluasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, fenomena bureaucracy bashing, pemanfaatan teknologi layanan di daerah pesisir, inovasi layanan via aplikasi perpesanan instan di tingkat kelurahan, pengaruh nilai budaya lokal terhadap ASN tingkat provinsi, serta dampak desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
-
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Edisi ini menghadirkan kolaborasi antara 3 perguruan tinggi, 2 pemerintah daerah, dan 1 kementerian. Perguruan tinggi yang berkontribusi adalah Universitas Terbuka, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dari pihak pemerintahan, edisi ini diisi oleh perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta Pemerintah Kota Palu (Provinsi Sulawesi Tengah).
Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat topik evaluasi kebijakan dan tata kelola kolaboratif, mencakup penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), evaluasi kualitas layanan perizinan gedung, upaya pengaktifan BUMDes melalui regulasi desa, peran Bappenas dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dan evaluasi kebijakan clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kementerian/lembaga.
-
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Edisi ini menghadirkan perpaduan kontributor dari 1 perguruan tinggi, 1 instansi kementerian, 1 pemerintah daerah, hingga 1 sektor swasta. Institusi perguruan tinggi diwakili oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Instansi pemerintah dan swasta yang berkontribusi secara langsung meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, serta perwakilan perusahaan swasta yaitu PT Tatalogam Lestari.
Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat topik inovasi instansi pemerintah dan tata kelola lingkungan atau aset, mencakup pemanfaatan media sosial kementerian/lembaga, tren penelitian Artificial Intelligence (AI) pada sektor publik, peran BPLH dalam penataan hutan kota untuk pariwisata, collaborative governance dalam penanganan kemacetan, penatausahaan aset tetap tanah daerah, hingga faktor pendorong akuisisi talenta pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
-
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Edisi ini menghadirkan kolaborasi antara 2 perguruan tinggi dan unsur 2 pemerintah daerah. Perguruan tinggi yang berpartisipasi adalah Universitas Terbuka dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sementara dari unsur pemerintahan terdapat kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat topik pelayanan inklusif dan efektivitas sistem informasi daerah, mencakup inovasi layanan paspor pada kantor imigrasi tingkat kabupaten, urgensi pembangunan daerah berkelanjutan, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada perencanaan anggaran, penyelenggaraan layanan publik bagi difabel, efektivitas layanan langsung (Lasamba) untuk masyarakat miskin, dan evaluasi tingkat kematangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
-
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Edisi ini menghadirkan tulisan yang didominasi oleh kolaborasi antara 1 perguruan tinggi dengan 1 lembaga negara dan 2 pemerintah daerah tingkat kabupaten. Dari perguruan tinggi diwakili oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Instansi pemerintahan yang berkontribusi meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat (Papua Barat), serta Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Provinsi Lampung).
Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat topik kapasitas organisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi, mencakup penguatan fungsi kesekretariatan di tingkat kementerian koordinator, penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pemekaran (Papua), penerapan e-government, pengukuran kinerja pelayanan aparatur kantor Samsat, penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan BPKAD, serta efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
