Rekonstruksi Green Government 4.0: Transformasi Tata Kelola APBD Berbasis Kecerdasan Buatan Melalui Climate Budget Tagging dan Akuntabilitas Karbon Berkelanjutan

Abstract

Transformasi tata kelola pemerintahan menuju Green Government 4.0 mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan juga menilai kontribusi dari belanja daerah terhadap pencapaian target lingkungan dan penurunan emisi karbon. Permasalahan penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya climate budget tagging (penandaan anggaran iklim), pemanfaatan kecerdasan buatan, dan akuntabilitas karbon dalam tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan tata kelola APBD berwawasan lingkungan dan merumuskan model rekonstruksi Green Government 4.0 berbasis kecerdasan buatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui penafsiran sistematis dan analisis kesenjangan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penandaan anggaran iklim masih bersifat administratif dan belum dihubungkan secara konsisten dengan indikator hasil, jejak karbon, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian yakni sistem penandaan anggaran otomatis berbasis kecerdasan buatan, integrasi data anggaran dan emisi, evaluasi, dan penyediaan data akuntabilitas karbon yang terbuka. Penerapan model ini dapat memperkuat pengelolaan anggaran secara tepat, meningkatkan transparansi, dan pengawasan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi kecerdasan buatan, penandaan anggaran iklim, dan akuntabilitas karbon diperlukan untuk mewujudkan tata kelola APBD yang adaptif, terukur, transparan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.