About the Journal

JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) adalah publikasi ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). JEKP didedikasikan sebagai wadah diseminasi hasil penelitian empiris, kajian akademis, pemikiran kritis, dan inovasi di bidang ekonomi publik, manajemen keuangan negara, serta tata kelola keuangan daerah. Jurnal ini bertujuan untuk menjembatani diskursus akademik dan praktik pemerintahan, menghimpun kontribusi pemikiran dari akademisi, peneliti, birokrat, praja, serta praktisi guna mendorong kebijakan fiskal dan penganggaran publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pembangunan nasional.

JEKP dalam 3 Tahun terakhir (dari Vol. 10 No. 2 hingga Vol. 13 No. 1) menghimpun kontribusi dari 27 institusi di Indonesia yang mencakup 19 perguruan tinggi (seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Kristen Satya Wacana, serta berbagai universitas dan institut agama Islam negeri), 2 instansi pusat (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri), serta 6 pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Bandung, Gianyar, Natuna, Gresik, dan Kecamatan Mandau Bengkalis). Kajian berfokus pada desentralisasi fiskal dan transformasi manajemen keuangan daerah, meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan perpajakan digital, integrasi anggaran hijau (Climate Budget Tagging), akuntabilitas dana desa berbasis Indeks Desa Membangun, pemanfaatan sistem digital (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan e-retribusi), penatausahaan aset, serta kebijakan fiskal untuk menekan kemiskinan dan inflasi.

Current Issue

Vol. 13 No. 1 (2026): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
View Vol. 13 No. 1 (2026): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)

Edisi ini menghadirkan kolaborasi dari 4 perguruan tinggi dan 1 instansi pemerintah. Perguruan tinggi yang terlibat meliputi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Internasional Batam, serta Politeknik Keuangan Negara STAN. Dari unsur pemerintahan, terdapat kontribusi langsung dari Pemerintah Provinsi Banten.

Secara keseluruhan, edisi ini mengangkat isu krusial mengenai desentralisasi fiskal, transformasi tata kelola ekonomi digital dan hijau, mencakup optimalisasi pajak digital untuk kreator konten, adaptasi anggaran daerah terhadap penyesuaian dana transfer pusat, pemanfaatan kecerdasan buatan dan blockchain dalam penganggaran berbasis bukti, pencegahan greenwashing pada instrumen hijau pemerintah, serta transformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui akuntabilitas karbon dan Climate Budget Tagging.

Published: 15-09-2026

Artikel

View All Issues