Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance

Penulis

  • Eki Darmawan Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Handam Handam Universitas Muhammadiyah Makassar
  • Arwanto Harimas Ginting Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jtp.v12i1.822

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan poros maritim dunia (PMD) oleh Negara Indonesia yang berlatar belakang potensi wilayah maritim yang di miliki serta sebagai Visi presiden RI periode 2019-2024. Dengan menggunakan metode kulailatif untuk mengkaji berbagai literatur yang telah ada sebelumnya dan dianalisis dalam perspektif Sound Governance. Kajian ini menghasilkan analisis; yang pertama; kebijakan inklusifitas kelautan sebagai kebijakan negara yang melibatkan berbagai level aktor sampai pada membuka akses pada kelompok dan atau daerah yang terpinggirkan selama ini pada pontensi kelautan. Yang kedua; menjadikan poros maritim sebagai sumber ekonomi utama untuk peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga; sumber daya kelautan dijadikan sebagai poros maritim dunia, dengan pelibatan berbagai negara di dunia khusus Indo-Pacifik sebagai aktor yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengembangan poros maritim dunia.

Kata Kunci; Sound Governance, Kebijkan Kelautan, Poros Maritim Dunia.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

##submission.downloads##

Diterbitkan

Apr 30, 2020

Cara Mengutip

Darmawan, E., Handam, H., & Ginting, A. H. (2020). Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 12(1), 36–50. https://doi.org/10.33701/jtp.v12i1.822