SMART GOVERNMENT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1400Kata Kunci:
Smart government, Smart city, Kota BandungAbstrak
Artikel ini mengulas hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan smart government dalam mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung, khususnya pada penerapan smart government. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan konsep smart government menurut Cohen (2014), yang mencakup 3 dimensi yaitu online services, infrastructure, serta open government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung yang dilihat dari 3 dimensi tersebut, secara umum menunjukkan karakteristik yang mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat 1 (satu) dimensi yang karakteristiknya kurang mendukung, yaitu aspek infrastructure. Pada dimensi infrastruktur ini terdapat permasalahan dari sisi kekurangan fiber optik, kepemilikan server dan data centre. Juga belum ada pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan smart government. Oleh karena disarankan agar Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun peta rencana kebutuhan dan pengembangan infrastruktur pada penerapan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota BandungArtikel ini mengulas hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan smart government dalam mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung, khususnya pada penerapan smart government. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan konsep smart government menurut Cohen (2014), yang mencakup 3 dimensi yaitu online services, infrastructure, serta open government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung yang dilihat dari 3 dimensi tersebut, secara umum menunjukkan karakteristik yang mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat 1 (satu) dimensi yang karakteristiknya kurang mendukung, yaitu aspek infrastructure. Pada dimensi infrastruktur ini terdapat permasalahan dari sisi kekurangan fiber optik, kepemilikan server dan data centre. Juga belum ada pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan smart government. Oleh karena disarankan agar Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun peta rencana kebutuhan dan pengembangan infrastruktur pada penerapan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung
Unduhan
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.
