MEDIASI KONFLIK ANTARA WARGA DAN PIHAK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN)

Abstract

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah menjadi krisis global yang memicu kerusakan lingkungan masif dan konflik sosial kompleks. Di Kabupaten Way Kanan, fenomena ini menyebabkan polarisasi tajam antara kelompok pro-tambang dan kontra-tambang, serta kegagalan pendekatan represif yang memicu eskalasi konflik baru. Hal ini mendorong Satpol PP Kabupaten Way Kanan melakukan inovasi kebijakan dengan menggeser paradigma dari tindakan koersif menjadi mediasi konflik yang humanis dan persuasif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Satpol PP Kabupaten Way Kanan menjalankan fungsi mediasi dalam menangani sengketa antara warga dan pihak penambang emas tanpa izin di Kecamatan Blambangan Umpu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan pisau analisis Teori Mediasi Konflik Christopher W. Moore. Informan ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling yang terbagi dalam kluster pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi oleh Satpol PP berhasil mewujudkan penghentian aktivitas ilegal tanpa benturan fisik melalui tahapan mediasi prosedural, efektivitas peran mediator sebagai fasilitator komunikasi, serta pemanfaatan posisi otoritatif yang netral. Penelitian menyimpulkan bahwa kombinasi diplomasi birokrasi dan otoritas hukum efektif menciptakan titik temu yang menjaga supremasi hukum sekaligus stabilitas keamanan sosial.