Jurnal Tatapamong is a scientific journal published by the Study Program Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN.Articles published in journals have gone through an assessment process by reviewers. This journal has the motto "obey the principles - empathy - humanist" published for the first time based on the Decree of the Chancellor of IPDN Number 423.6-416 of 2019.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS ATAU BERALKOHOL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
Maraknya penyalahgunaan tempat usaha sebagai lokasi produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2008, guna mengatur mekanisme pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait penegakan Perda Minuman Keras atau Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui wawancara, observasi, dan Studi dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan enam temuan utama dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana indikator kewajiban, larangan, dan metode preventif belum optimal, ditandai dengan rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sarana dan personel. Sebaliknya, indikator metode represif, sanksi administratif, dan sanksi pidana telah berjalan cukup optimal, tercermin dari penertiban yang efektif, penerapan sanksi yang adil dan tegas, serta pelaksanaan proses hukum sesuai prosedur. Temuan ini menunjukkan ketimpangan antara upaya pencegahan dan penindakan dalam penegakan Perda Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Perda telah berjalan cukup baik dengan tingkat efektivitas mencapai sekitar 50%. Peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Perda Larangan Minuman Keras di Tanjung Jabung Timur belum berjalan optimal. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Produksi Tuak Ilegal; Pelanggaran Perda.
KRASAN DI RUMAH: INISIASI KOLABORATIF INKLUSIF DALAM MENEKAN JUMLAH ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG
Fenomena anak jalanan di Kota Semarang mencerminkan kegagalan sistemik pemenuhan hak dasar anak, sementara program multisektor yang tersedia masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi dan fragmentasi kebijakan. Penelitian ini menawarkan novelty dengan menelaah bagaimana kolaborasi lintas sektor melibatkan Satpol PP, yayasan sosial dan masyarakat, untuk menghasilkan kampanye publik KRASAN di Rumah, sebuah intervensi berbasis keluarga yang mempromosikan lingkungan domestik aman, komunikatif, dan ramah anak. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan analisis tematik, penelitian ini mewawancarai personel Satpol PP, remaja Forum Anak Kota Semarang (FASE), dan perwakilan yayasan yang berkecimpung dalam isu kerentanan anak. Hasil penelitian menegaskan bahwa inisiasi ini sudah berjalan cukup optimal, tercermin dari keberhasilannya membangun ruang kolaborasi yang inklusif serta menyatukan persepsi para aktor terhadap urgensi pencegahan anak jalanan berbasis keluarga. Kampanye KRASAN di Rumah secara operasional mencakup edukasi pengasuhan positif, penguatan komunikasi orang tua dan anak, serta sosialisasi hak anak melalui pertemuan komunitas dan media publik. Temuan menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga, dukungan emosional, dan keterlibatan orang tua meningkat setelah kampanye dilakukan, sehingga secara signifikan memperkecil kecenderungan anak meninggalkan rumah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model tata kelola kolaboratif perlindungan anak yang responsif, berbasis keluarga, dan dapat direplikasi sebagai strategi preventif penurunan angka anak jalanan. Kata Kunci: Anak Jalanan; Inovasi; Keterbukaan; Kolaborasi; Krasan.
ANALISIS BIBLIOMETRIK TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA
Penelitian terkait ketertiban umum di Indonesia cukup banyak dilakukan, dan sebagain besarnya merupakan penelitian secara praktis. Sedangkan, masih minim penelitian yang mengkaji perkembangan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian ketertiban umum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik menggunakan database akademik Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi dengan topik ketertiban umum di Indonesia paling banyak dilakukan pada tahun 2019 s.d. 2023. Analisis co-occurrence menunjukkan bahwa penelitian ketertiban umum bersifat multidisipliner dengan tema hukum, kebijakan, sosial, dan tata kelola, sementara publikasi terbaru mengarah pada isu keadilan pidana dan sosial ekonomi, sehingga penelitian masa depan berpeluang difokuskan pada implementasi kebijakan daerah, tata kelola kolaboratif, dan dampaknya terhadap pembangunan perkotaan. Kesimpulannya, tren penelitian ketertiban umum di Indonesia bergeser menuju pendekatan multidisipliner yang berfokus pada implementasi kebijakan dan tata kelola kolaboratif. Kata Kunci: Analisis Bibliometrik; Ketertiban Umum; Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
PERANAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI TRADISI PELA GANDONG DI KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH
Permasalahan peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang belum maksimal oleh Pemerintahan Kecamatan Pulau Haruku. Dari sisi masyarakat pun, rasa keterikatan adat dirasakan semakin lemah dalam tradisi Pela, sehingga menjadi potensi konflik karena kurangnya rasa persaudaraan antar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang paling baik berdasarkan kearifan lokal di Pulau Haruku. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Rasch Model. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pengakuan normatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penerapannya dalam kehidupan sosial menjadi faktor utama penghambat terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Rendahnya internalisasi nilai perdamaian, serta paradigma masyarakat yang masih memaknai konflik sebagai bagian dari identitas dan harga diri kelompok, menyebabkan upaya pencegahan konflik belum berjalan secara efektif. Kata Kunci: Pembinaan Camat; Ketentraman Ketertiban Umum; Perlindungan Masyarakat, Sosial, Konflik.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi lintas sektor dibangun serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kolaborasi di Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah Teori Collaborative Governance yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash. Dalam proses pengkajian peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kajian yang peneliti lakukan pada penelitian ini didapati bahwa eksklusivitas masing-masing sektor dan kondisi sumber daya yang berbeda, yang dipertemukan dengan objek masalah pada penelitian ini yakni ODGJ terlantar, menjadi faktor utama dalam mendorong adanya suatu tindak kolaboratif antara masing-masing sektor dalam menangani masalah ODGJ terlantar ini. Namun disamping faktor pendorong tersebut, masih ditemukan faktor penghambat seperti pengalokasian dana dalam penanagan ODGJ terlantar ini oleh masing-masing sektor dan adanya permasalahan dasar seperti sulitnya upaya mengendalikan kondisi emosional dari pengidap saat diamankan serta belum ada SOP khusus dalam hal penanganan masalah ini. Masalah-masalah ini dapat menjadi faktor yang mengganggu kelancaran tindak kolaboratif antar sektor yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus oleh masing-masing sektor dalam menghadapi masalah ini agar tidak menjadi kendala berkepanjangan dalam upaya kolaboratif yang dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar itu sendiri. Kata Kunci: Kolaborasi; Kolaborasi Pemerintahan; Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa.