PENGUATAN PENEGAKAN PERDA MELALUI DIGITAL TWIN GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM : SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Abstract

Penegakan Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras atau beralkohol di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya pengawasan preventif, keterbatasan kapasitas aparatur Satpol PP, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta fragmentasi sistem informasi pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan Perda belum optimal dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Data empiris menunjukkan bahwa Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mencatat 735 kasus pelanggaran Perda sepanjang tahun 2023, sementara razia Satpol PP DKI Jakarta menyita lebih dari 14.000 botol minuman keras dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan penegakan Perda melalui pendekatan Digital Twin Governance dalam mendukung smart public order management. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif terhadap praktik penegakan Perda di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital Twin Governance berpotensi menjadi model tata kelola pengawasan berbasis data melalui integrasi data spasial, data operasional, dan sistem pengaduan masyarakat secara real-time. Model yang dikembangkan terdiri atas lima komponen utama, yaitu hotspot mapping, real-time monitoring, early warning system, predictive governance, dan integrated public order management. Implementasi model ini berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan preventif, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendorong terwujudnya prinsip good governance dalam penyelenggaraan ketertiban umum daerah.