COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penulis

  • Nur Handayani IPDN
  • Riza Risyanti Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Suripto Suripto Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Fernandes Simangungsong Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Kata Kunci:

coolaborative governance, kemiskinan, Bangkalan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan strategi penanggulangan kemiskinan apa yang digunakan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori dari Ansell and Gash (2007) sebagai dasar  kajian dalam peneliian ini. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verivikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa coolaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan belum berjalan secara efektif dilihat dari kondisi awal, design institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin. Bupati selaku penanggung jawab dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam  TKPKD  dalam penanggulangan kemiskinan  merujuk pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.  Dipandang perlu adanya penyamaan persepsi tentang standar masyarakat miskin di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin secara periodik sehingga terjamin kevalidannya.

Kata kunci : coolaborative governance, kemiskinan, Bangkalan

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

##submission.downloads##

Diterbitkan

Apr 28, 2023

Terbitan

Bagian

Articles