Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja

IMPLEMENTATION OF THE 2024 GENERAL ELECTION IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM PROVINCE REVIEW OF PROCEDURAL DEMOCRACY

M. Nur Akhyar — 2025-05-30

The 2024 elections in Aceh reflect unique dynamics in the context of procedural democracy and special autonomy. The characteristics of elections in Aceh are influenced by the recognition of local political parties regulated through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, as a result of the 2005 Helsinki MoU. Local parties such as the Aceh Party (PA) and the Nanggroe Aceh Party (PNA) compete with national parties in reflecting the aspirations of the Acehnese people. This study uses a qualitative approach with document studies to analyze the implementation of elections in Aceh, including voter participation, local political dynamics, and the effectiveness of election administration. The results showed an increase in voter participation compared to the previous election, with the highest participation recorded in the presidential election (87.01%). However, challenges such as money politics, campaign abuses, and security stability remain significant issues. In addition, the role of the young generation and women in elections has begun to be strengthened through political party strategies. In the context of procedural democracy, these elections reflect efforts to meet Robert Dahl's criteria, including equal voting, effective participation, and agenda oversight. In conclusion, the 2024 election in Aceh is not only a democratic mechanism but also an instrument to strengthen peace and special autonomy. These findings provide insight into the challenges and opportunities of local democracy in Aceh.

IMPLEMENTATION OF HOUSING AND RESIDENTIAL AREA DEVELOPMENT THROUGH REJUVENATION OF THE KEDAUNG AREA IN CREATING A LIVABLE CITY IN TANGERANG CITY

Aini Timur — 2025-05-30

This research discusses the development of housing and residential areas through the construction of flats in Kedaung, Tangerang City, as a response to rapid urbanization and the challenges of slum areas. The aim of the research is to evaluate the success of the program in improving the quality of life of the community and overcoming the problem of slum settlements in accordance with the objectives of SDGs No. 11. This research uses Charles O. Jones' theory of policy implementation which includes organizing, interpreting and implementing, and applies descriptive and qualitative methods with primary and secondary data collection. The research results show that through the rejuvenation program, the slum conditions in Kedaung have been successfully improved from moderate slums to light slums, even zero value by the end of 2023. Collaboration between the Ministry of Public Works and Public Housing (Ministry of PUPR) and the Tangerang City Government in infrastructure planning and development, as well as economic intervention programs, has contributed to improving the quality of life of the community and strengthening local cultural identity.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK URUSAN PERTANAHAN DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Ikhlasul Amal Akwan — 2025-05-30

Kota Bengkulu sebagai wilayah berkembang menghadapi tantangan dalam layanan pertanahan, khususnya dalam urusan hak tanggungan atas tanah yang selama ini berjalan lambat, tidak efisien, dan kurang transparan. Data sekunder menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan personil dalam penguasaan teknologi digital, minimnya peralatan pendukung (komputer, server, internet), rendahnya alokasi pembiayaan untuk pengembangan sistem digital, serta lemahnya dokumentasi dan pengarsipan manual. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan digitalisasi hak tanggungan melalui layanan elektronik sebagai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi hak tanggungan terhadap kualitas pelayanan publik urusan pertanahan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Unit analisis adalah individu, dengan jumlah sampel 110 responden yang terdiri dari petugas pertanahan, PPAT, notaris, dan pihak perbankan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hipotesis diuji dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi hak tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik urusan pertanahan, khususnya dalam dimensi kecepatan layanan, akurasi data, transparansi, dan kepuasan pengguna. Nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) membuktikan bahwa hipotesis alternatif diterima dengan besarnya pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi mencapai 77,5% terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik urusan pertanahan. Maka, implementasi kebijakan digitalisasi terbukti menjadi strategi efektif dalam reformasi kualitas pelayanan publik bidang pertanahan. Peneliti merekomendasikan peningkatan SDM, infrastruktur digital, dan penyederhanaan prosedur lintas instansi agar implementasi kebijakan digitalisasi lebih optimal dan berkelanjutan.

HUMAN RESOURCE CAPACITY DEVELOPMENT OF BUREAUCRATS WITHIN THE LOCAL GOVERNMENT OF EAST BARITO REGENCY, INDONESIA

Indra Gunawan — 2025-05-30

The present study commences with the findings of the phenomenon of the problem of the low capacity of bureaucratic human resources, especially in public services in the Regional Government of East Barito Regency. The district's public service compliance rating is the lowest in Central Kalimantan Province. This study aims to reveal data related to the development of bureaucrats' human resource capacity in the Local Government. The analytical framework employed in this study draws upon the integrated quality management theory of W. Edwards Deming, encompassing the following aspects: (1) Plan, (2) Do, (3) Check or study, and (4) Act. A descriptive qualitative method was employed in this research. The data collection process involved a combination of interview techniques, observational studies, and document analysis, with the researchers themselves serving as the instruments for data collection. The data sources for this research include regional leaders, leaders of related OPDs, several bureaucratic staff members, and the Chairman of the DPRD. To ensure the reliability of the findings, a triangulation approach was employed, involving the synthesis of data from multiple sources and collection techniques. The results indicated that the enhancement of bureaucrats' human resource capacity within the East Barito Regency Regional Government has been effectively executed and is aligned with the stages of integrated quality management as proposed by Edwards Deming, thereby ensuring the effective and efficient achievement of objectives.

ANALISIS REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI SUMATERA BARAT

Muhammad Fajri Zalmi — 2025-05-30

Pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks otonomi daerah, realisasi anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara nyata. Efektivitas pengelolaan anggaran daerah merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Realisasi fisik dan keuangan mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan capaian realisasi fisik dan keuangan di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dan 2) menganalisis pencapaian tersebut guna memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, dan observasi lapangan. Penelitian dilakukan dari awal hingga akhir tahun 2024. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat pencapaian serta pola realisasi anggaran di setiap daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata realisasi fisik pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mencapai 95,18%, sementara realisasi keuangan mencapai 91,28%. Untuk realisasi fisik, Kota Padang memiliki capaian tertinggi (99,06%) dan Kabupaten Solok Selatan menjadi yang paling sedikit melakukan realisasi fisik (85,91%). Sementara itu untuk realisasi keuangan, Kabupaten Solok memiliki capaian tertinggi dalam realisasi keuangan (95,82%), sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki capaian terendah (82,74%). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antar daerah dalam menyerap dan mengelola anggaran, yang berpotensi memengaruhi kecepatan dan kualitas pembangunan daerah masing-masing. Tingginya capaian di beberapa daerah mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan capaian rendah mengindikasikan hambatan sistemik seperti lemahnya koordinasi, perencanaan yang tidak matang, atau keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

MODEL PERILAKU POLITIK PEMILIH GEN-Z DI KOTA BANDUNG

Astika Ummy Athahirah — 2025-05-30

TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

Peter Guntara — 2025-05-30

Disinformasi digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di era informasi. Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi masyarakat, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian dinilai semakin sulit untuk dikendalikan. Disinformasi digital saat ini tidak hanya menjadi persoalan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah masuk dan marak terjadi di tingkat desa. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tantangan dan menemukan strategi pemerintah desa dalam menangani disinformasi digital dan kejahatan siber yang ada di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dengan hasil yakni bahwa masyarakat desa masih kurang dalam kemampuan cukup untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan, mudah terpengaruh serta keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang benar. Strategi Desa CERDIK dirancang sebagai solusi inovatif berbasis nilai lokal dan kontrol sosial untuk mencegah serta memitigasi penyebaran disinformasi secara berkelanjutan.

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Imelda Hutasoit — 2025-05-30

Relokasi IKN bertujuan pemerataan dan keberlanjutan, namun berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat. Ada peluang investasi di wilayah penyangga seperti Tabalong. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak perubahan sosial pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Ditinjau dari teori perubahan sosial Sztompka menunjukkan bahwa: (1) Perubahan komposisi penduduk menunjukkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, terutama dari Jawa, telah mengubah komposisi penduduk Tabalong. Hal ini memicu persaingan kerja, masalah pangan, dan potensi konflik sosial. Namun, filosofi Banjar yang terbuka terhadap pendatang membantu meminimalkan konflik. (2) Perubahan struktur sosial terjadi pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi di Tabalong. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pekerjaan dan sumber daya. (3) Perubahan fungsi lahan menunjukkan Tabalong telah berhasil mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan produksi pangan untuk IKN. Pasar Agribisnis Kembang Kuning menjadi pusat distribusi utama. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas produk dan akses pasar tetap ada. (4) Perubahan batas sosial terjadi perubahan batas sosial akibat masuknya pendatang baru dan persaingan kerja. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan pelatihan keterampilan dan revisi RTRW. (5) Perubahan hubungan antar subsistem terjadi peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, perubahan hubungan antara petani dan pasar, serta peningkatan ketergantungan pada pasar eksternal dan (6) Perubahan lingkungan dimana pembangunan IKN telah memicu perubahan tata guna lahan, peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan potensi konflik lingkungan. Adapun faktor pendorongnya adalah adanya potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis yang strategis, keterbukaan masyarakat terhadap pendatang, dan tingginya investasi. Namun demikian, terdapat faktor penghambat seperti kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, infrastruktur yang belum memadai, dan akses pasar yang terbatas. Penting untuk digarisnawahi bahwa dampak pembangunan IKN terhadap perubahan sosial di Tabalong bersifat kompleks dan beragam, bergantung pada berbagai faktor, seperti: 1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan IKN; 2) Kesiapan masyarakat Tabalong dalam beradaptasi dengan perubahan; dan 3) Dinamika interaksi antara penduduk lokal dan pendatang.