PENGEMBANGAN DESAIN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

  • Yenny Cheriani Aulia Rachmah Universitas Indonesia
Keywords: Komunikasi, Sistem Informasi Pengawasan, Efesiensi

Abstract

Perubahan pada era revolusi industri 4.0 mendasari sektor publik untuk berperan dalam menyederhanakan sistem informasi guna meningkatkan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah diawasi oleh lembaga pengawasan yakni Inspektorat Jenderal, yang berpusat secara hierarki melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Sementara, pada pemerintah daerah diawasi oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab melaporkan kepada Gubernur. Mendukung revolusi industry 4.0 Inspektorat Jenderal Kemendagri, telah membangun sistem informasi pengawasan di situs lhp.sistemdatabase.online. Pembangunan sistem yang sudah berjalan dari tahun 2018 hingga 2019 akan tetapi, mengalami permasalahan dan memerlukan desain untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan. Serta sinkronisasi data antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang dimaksud adalah data temuan hasil pengawasan Inspektorat Kemendagri dan penyelesaian temuan tersebut. Penyelesaian dimaksudkan menjalani fungsi Inspektorat Kemendagri sebagai konsultan. Dan penelitian dilakukan guna menganalisis permasalahan yang terjadi guna perbaikan sistem informasi pengawasan yang lebih sederhana. Tujuannya, mendapatkan data tunggal yang dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post postivsm dengan teori komunikasi pemerintahan. Data dilengkapi melalui wawancara secara mendalam guna perbaikan sistem dan membentuk desain baru pada sistem informasi pengawasan.

Kata Kunci: Komunikasi, Sistem Informasi Pengawasan, Efesiensi

References

Almalki, O. (2014). A Framework For E-Government Success From The User’s Prespective. PhD Thesis. University of Bedfordshire. Diakses 14 Oktober 2019
Brady, Danielle dan Webb, Naomi. (2013). Communicating Bushfire Safety in Australia: The Challenge for Government of Increasing Coummity Participation. SAGE PUBLICATION. University of Wollongong Diakses 16 Oktober 2019
Feeney, Meng-Hao. (2014). Adoption of Electronic Technologies in Local U.S. Governments: Distinguishing Beetwen E-Services and Communication Technologies. SAGE PUBLICATION: American Review of Public Administration Diakses 16 Oktober 2019
Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. (2011). Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution. http://www.vdinachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40- Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution, Diakses pada 17 Oktober 2019.
Pfister, Jan. (2009). Managing Organizational Culture for Effective Internal Control From Practice to Theory. Physica-Verlag. A Springer Company; United Kingdom Diakses 16 Oktober 2019
Roblek, Vasja, dkk. (2016). A Complex View of Industry 4.0. SAGE PUBLICATION Diakses 20 Oktober 2019
Ruijer. (2016). Proactive Transparency in The United States and The Netherlands: The Role of Governtment Communication Officials. SAGE PUBLICATION: American Review of Public Administrtion Diakses 17 Oktober 2019
Sentosa, Maliki. (2016). Strategi Pengembangan Sistem Audit Internal Pemerintahan Dalam Rangka Tata Kelola yang Lebih Baik. Disertasi: ITB Diakses 16 Oktober 2019
Ulber Silalahi. (2004). Komunikasi Pemerintahan Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik Diakses 21 Oktober 2019
Valintini dan Laursen. (2015). Mediatization and Government Communication:Presswork in the European Parliament. SAGE PUBLICATION: The International Journal of Press/Politics Diakses 19 Oktober 2019
Published
2019-10-30