PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN:

ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN MELALUI DATA DATA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL (SIPSN) PROVINSI JAWA BARAT

Abstrak

Sampah merupakan sisa dari aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat menjad beban dan dapat pula menjadi sumberdaya yang perlu diolah untuk mendukung pengelolahan limbah lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dengan mengevaluasi keselarasan kebijakan daerah, efektivitas implementasi hukum, serta strategi penguatan kelembagaan dan kolaborasi multistakeholder. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus di beberapa daerah, dilengkapi analisis dokumen (Perda, RPJMD, UU No. 18/2008 dan No. 32/2009) serta data SIPSN tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kebijakan daerah seperti Perda No. 12/2010 di Jawa Barat telah mengadopsi prinsip berkelanjutan (3R, tanggung jawab produsen), implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan terbatas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Rekomendasi strategis mencakup penguatan infrastruktur daur ulang, peningkatan kolaborasi multistakeholder, dan edukasi berbasis lokal untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.