TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERABAIKAN DI PERBATASAN NEGARA: Disparitas Kebijakan Otonomi dan Erosi Loyalitas pada Batas Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat

Disparitas Kebijakan Otonomi dan Erosi Loyalitas pada Batas Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat

Abstrak

Tata kelola perbatasan Indonesia diatur melalui kerangka regulatif yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2025 oleh BNPP. Meskipun demikian, kesenjangan sosial tetap bertahan di perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat, di mana masyarakat masih menghadapi persoalan aksesibilitas, layanan publik, kesenjangan informasi, hingga kerentanan sosial-ekonomi. Artikel ini mengkaji ketidaksesuaian antara mandat regulatif dan realitas empiris melalui metode sintesis dokumen yang menggabungkan regulasi formal, laporan lapangan, penelitian akademik, serta pemberitaan media. Temuan menunjukkan pola kegagalan tata kelola multi-level yang konsisten, terutama karena lemahnya implementasi kebijakan pusat oleh pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas fiskal dan institusional, serta minimnya mekanisme collaborative governance. Akibatnya, masyarakat di Entikong, Sajingan, Badau, dan Jagoi Babang menunjukkan ketergantungan yang meningkat terhadap layanan Malaysia, yang pada gilirannya menyebabkan erosi loyalitas nasional dan legitimasi negara. Artikel ini menegaskan bahwa kesenjangan tata kelola tersebut bersumber dari lemahnya koordinasi, asimetri kewenangan, dan akuntabilitas yang terfragmentasi antarlevel pemerintahan. Penguatan tata kelola perbatasan memerlukan rekonstruksi desain fiskal, perbaikan koordinasi antarlevel pemerintahan, dan penyediaan layanan publik berbasis masyarakat.

Kata kunci: Tata kelola perbatasan, multi-level governance, kesenjangan sosial, otonomi daerah, Kalimantan Barat.