EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA

Antara Idealisme Otonomi Dan Realitas Ketergantungan Fiskal

Abstrak

Pemekaran wilayah pasca reformasi di Indonesia bertujuan mewujudkan otonomi daerah yang mandiri. Namun, realitas menunjukkan banyak Daerah Otonom Baru (DOB) justru terjebak dalam ketergantungan fiskal terhadap transfer pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemekaran wilayah dengan mengungkap akar kegagalan mencapai kemandirian fiskal, kelembagaan, dan tata kelola pasca-pemekaran. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan di tiga DOB: Kabupaten Lebak (Jawa), Mahakam Ulu (Kalimantan), dan Puncak Jaya (Papua), yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci, observasi partisipatif selama dua minggu di tiap lokasi, serta studi dokumen (APBD, RPJMD, naskah akademik). Hasil menunjukkan bahwa ketiga daerah memiliki ketergantungan DAU 70–77%, PAD sangat rendah (8–14%), kapasitas kelembagaan lemah, konflik batas wilayah persisten, dan tidak ada evaluasi sistematis pasca-pemekaran. Temuan ini mengungkap bahwa otonomi daerah masih bersifat formal, bukan substantif. Penelitian menyimpulkan bahwa tanpa penguatan kapasitas SDM, insentif pengembangan PAD, dan mekanisme evaluasi wajib pasca-pemekaran, kebijakan pemekaran hanya akan melahirkan entitas administratif yang dependen.