Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa

  • Muhamad Dimas Pemerintah Kabupaten Sumbawa
  • Mohammad Rezza Fahlevvi Institut Pemerintahan Dalam Negeri
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4504
Keywords: Digital Divide, E-Government, Masyarakat Desa

Abstract

Pemerintahan mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital. Teknologi digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui implementasi E-Government. Namun, adanya digitalisasi yang digunakan pemerintah menemui hambatan dimana dalam masyarakat masih banyak yang mengalami digital divide terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar persebaran informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis tipe digital divide yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan dimensi digital divide dari Szilard Molnar yang terdiri dari kesenjangan akses, kesenjangan penggunaan, serta kualitas dari penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasikan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi dan hambatan apa yang dialami masyarakat selama menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat ditelusuri lebih dalam. Informan berasal dari beberapa bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dan masyarakat desa yang terdampak digital divide. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi digital divide yang digagas oleh Molnar diperoleh data bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengalami access divide yang disebabkan oleh persebaran jaringan yang tidak merata, masyarakat mengalami masalah pada usage divide dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memiliki perangkat elektronik, masyarakat juga terkendala keterbatasan skill atau kemampuan dalam menggunakan perangkat elektronik sehingga tidak dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat dari penggunaan perangkat elektronik. Dari beberapa kendala diatas, pemerintah memiliki peran dalam mengentaskan digital divide agar E-Government dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Digital Divide, E-Government, Masyarakat Desa.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2024-12-24