STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIRERARCHY PROCESS
DOI:
https://doi.org/10.33701/jkp.v6i1.3249Abstrak
Abstrak
Partisipasi pemilih pada pilkada Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari sebesar 65,63 persen pada tahun 2015 menjadi 55,7 persen pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi terbaik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada periode selanjutnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan melibatkan informan yang ditentukan secara purposif, yaitu: komisioner dan ketua divisi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan berbagai informan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kelompok pemilih yang ditentukan secara snowball. Selain itu, teknik survei juga digunakan dan analisis data menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan strategi prioritas. Penelitian ini menemukan bahwa penyebaran virus Covid-19 dan buruknya cuaca yang secara teknis mempengaruhi kegiatan pilkada menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin. Sementara itu, peraturan dan produk hukum, sumber daya penyelenggara pemilu, pendanaan, dan sarana/prasarana merupakan variabel pendukung dalam meningkatkan partisipasi. KPU Kota Banjarmasin memiliki tiga inisiatif, yakni program desa peduli pemilu, sosialisasi melalui media cetak, dan sosialisasi melalui media sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dari ketiga strategi tersebut, 'Desa peduli pemilu' merupakan strategi prioritas untuk mendorong keterlibatan, menurut temuan analisis menggunakan AHP.
Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process, partisipasi pemilih, pemilihan kepala daerah, lembaga pemilihan.
Unduhan
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Naskah yang telah dikumpulkan dan diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Pemerintahan sepenuhnya menjadi hak cipta Program Studi S1 Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.