IMPLEMENTASI TAT TWAM ASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI BALI
DOI:
https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.870Kata Kunci:
Kondusifitas, “Tat Twam Asi” , Tata Kelola Pemerintahan, KondusifitasAbstrak
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Tat Twam Asi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang implementasi Tat Twam Asi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan yang telah ditetapkan sesuai tujuan, sedangkan data sekunder diperoleh dari menghimpun data-data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Konsep implementasi yang digunakan adalah implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yaitu pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Otonomi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kenyataannya banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, hal ini dapat dilihat banyaknya permasalahan yang timbul sehingga harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mengubah format lembaga melalui tata kelola dengan perbaikan alat-alat yang mendukung berjalannya lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu tercipta good governance. Kondisi yang kondusif sangat mendukung pelaksanaan semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada setiap jenjang pemerintahan. Dengan kondisi yang kondusif penyelenggaran pemerintahan bisa diimplementasikan sesuai prosudur yang telah disusun dan dapat berjalan lancar, aman, tenang dan nyaman. Provinsi Bali dalam menjalankan pemerintahan mengikuti paradigma kepemerintahan modern agar mampu menciptakan good governance, disamping tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang sesuai dengan adat, budaya dan tradisi Bali, salah satunya adalah Tat Twam Asi. “Tat Twam Asi” adalah salah satu ajaran Hindu, berisi pandangan tentang kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan penuh rasa toleran, saling harga menghargai, saling hormat-menghormati, serta tidak mau menang sendiri dalam suatu problematika. Tat Twam Asi dalam penyelenggaraan pemerintahan diimplementasikan mulai dari pemerintahan di tingkat bawah yaitu Desa Pakraman/Desa Adat, untuk menata kehidupan bermasyarakat mulai dari tingkat paling dasar. Penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasar pada agama, adat, dan budaya ini sangat mendukung kegitan-kegiatan pemerintah daerah seperti saat pemerintah daerah akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan melibatkan para pemuka Desa Pakraman/Desa Adat, disamping Desa Dinas.
Kata kunci: Implementasi, Tat Twam Asi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Unduhan
##submission.downloads##
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.