EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN SEKTOR FORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Penulis

  • Cut Novi Syahfitri IPDN
  • Muh. Ilham Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Deti Mulyati Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • M. Zubakhrum B. Tjenreng Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i1.4065

Kata Kunci:

evaluasi kebijakan, hak pekerjaan, sektor formal, dan penyandang disabilitas

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan penyelenggaraan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan sektor formal di Kota Bandung berdasarkan pada teori evaluasi William N. Dunn yang mencakup 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan panyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan sektor formal di Kota Bandung dan memberikan rekomendasi kebijakan dan model implementasi kebijakan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan sektor formal di Kota Bandung.

Penelitian menggunakan ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Wawancara, teknik dokumentasi, observasi, dan triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan penyelenggaraan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan sektor formal di Kota Bandung belum optimal hal ini dapat dilihat kebijakan yang sudah berjalan sejak diterbitkannya sampai dengan penelitian ini dibuat belum memenuhi keenam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, reponsivitas, dan ketepatan.

Berdasarkan analisis terhadap hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan rekomendasi kebijakan yaitu meningkatkan kolaborasi dan integritas pemerintah, penguatan peran pemerintah, mempercepat revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat terkat penyandang disabililitas yang nantinya akan dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung, sinkronisasi data dan informasi yang tepat dan akurat, dan penyusunan kebijakan pendukung Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Penyandang Disabilitas. Adapun model implementasi kebijakan yaitu kepemimpinan, komunikasi, substansi kebijakan, pengawasan, dan sumber daya.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

##submission.downloads##

Diterbitkan

Apr 26, 2024

Terbitan

Vol 14 No 1 (2024)

Bagian

Articles

Lisensi

  1. The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
  2. The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
  3. Each Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.