ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR CAMAT SIJUNJUNG
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i1.245
Downloads
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Salah satu jenis pelayanan yang diberikan pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan menghasilkan data kependudukanyang sangat dibutuhkan dalam sinergitas pembangunan. Berlakunya Undang-undang tentang pemerintahan daerah, membuat tanggung jawab penyelenggaraan administrasi kependudukan berada di daerah. Kantor Camat Sijunjung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sijunjung bertugas secara langsung memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakatterhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kantor Camat Sijunjung sesuai dengan 14 indikator berdasarkan Kepmenpan No.25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan instrumen penelitian berupa kuisoner. Pengambilan sampel dengan teknik Insedential Sample dengan responden yang ditetapkan berjumlah 150 orang. Berdasarkan hasil analisis, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Sijunjung adalah 76,87 dengan predikat baik. Hal ini berarti bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Sijunjung baik.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.
References
Kepemenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Moenir. H. A. S. (2014). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara. 228 hal.
Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 216 hal.
Sinambela, Lijan Poltak.(2008). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara. 192 hal.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta. 334 hal.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. 806 hal.
Trisantono, Bambang Soemantri. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bandung: Fokusmedia. 303 hal.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik