Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Abstract

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri, khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk dapat mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dan mengetahui faktor penghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap enam orang pada bidang pengelolaan pendapatan daerah dan dokumentasi atas Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2021. Hasil analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir Kabupaten Bandung Barat memiliki Derajat Desentralisasi yang kurang baik dengan rasio sebesar 18,07%, Ketergantungan Keuangan Daerah yang sangat tinggi dengan rasio sebesar 75,36%, Kemandirian Keuangan daerah yang sangat rendah disertai pola hubungan instruktif dengan rasio sebesar 23,95%, serta Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang cukup efektif dengan rasio sebesar 99,98%. Kabupaten Bandung Barat belum mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, database pajak daerah yang belum mutkahir serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi, pengadaan fasilitas dalam pemungutan pajak daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap database pajak daerah, menyelenggarakan sosialisasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah.