PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ȍGOOD GOVERNANCEȎ DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

  • Nunung Muwaroh Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Keywords: pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan, kekuasaan, pengembangan dan pengawasan, indikasi geografis

Abstract

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geograϐis dan keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geograϐis dalam mensejahterakan masyarakat,  khususnya  petani.  Metodologi  yang  digunakan   dalam   penelitian ini menggunakan spesiϐikasi penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yuridis analitis normatif.

Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah pengembangan dan pengawasan Indikasi Geograϐis, yang sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang.

Merek dan Indikasi Geograϐis Nomor 20 tahun 2016. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Alasan mengapa menjadi produk istimewa karena sesuai wilayah geograϐisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah lain. Ini dapat menjadi aset regional yang dapat bermanfaat bagi masyarakat petani.

Kata kunci: pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan, kekuasaan, pengembangan dan pengawasan, indikasi geograϐis.

 

References

Agus Dwiyanto Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002.
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, PT. Alumni, Bandung, 2013.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997.
Hetifah Sj Sumarto, Inovasi Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
I Nyoman Sumaryadi, Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik), Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
Indroharto, Usaha Memahami Undang- undang Tata Usaha Peradilan Negara,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geograϔis, PT. Alumni, Bandung, 2006.
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Rahmi Jened, Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi),
Kencana, Jakarta, 2015.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGraϐindo Persada, Jakarta, 2008.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGraϐindo, Jakarta, Cetakan kedua, 2013.
Syaukani H.R., Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geograϐis.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geograϐis.


Lain-Lain
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).
Asep Warlan Yusuf, Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
Daniel F. Aling, Sistem Perlindungan Indikasi Geograϔis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Karya Ilmiah Dosen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.
Emawati Junus, Pentingnya Perlindungan Indikasi Geograϔis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanannya di Indonesia, Makalah, Ditjen HKI, Jakarta, 2007.

Jopinus Saragih. G, Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance), Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April, 2012.
Kadar Slamet, Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013.
Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, Bandung, 2007.
Zulaikah, Konsep Perundangan Kepemilikan Indikasi Geograϔis, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
Published
2019-06-20