THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF POLITICAL DOWRY PRACTICES IN REGIONAL HEAD NOMINATIONS

Abstrak

Praktik mahar politik dalam pencalonan kepala daerah merupakan ancaman serius bagi integritas demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Mahar politik merusak proses pemilihan dengan menempatkan uang di atas kompetensi, sehingga menghasilkan pemimpin yang lebih fokus pada pengembalian modal politik daripada pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sanksi pidana terhadap pelaku mahar politik dalam menjaga stabilitas politik dan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana memberikan efek jera, meningkatkan integritas pemilihan, memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, mengurangi korupsi, dan mendorong kesetaraan peluang bagi calon yang kompeten. Namun, kendala seperti sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan dalam implementasi sanksi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk menciptakan pemilihan yang adil, bersih, dan transparan, serta untuk menjaga stabilitas politik lokal.