ARGUMENTASI PENGEMBALIAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA: ANALISIS KESINAMBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DALAM PERIODE 2005-2024

Penulis

  • Anisa Rahma Institut Teknologi Bandung
  • Brandon Dennis Institut Teknologi Bandung
  • Ivandy Arifin Putra Noerrizky Institut Teknologi Bandung
  • Nicolaas George Edward Institut Teknologi Bandung

DOI:

https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2484

Kata Kunci:

analisis kebijakan publik, kesinambungan, mangkrak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, studi kasus

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kerap mengundang kritik mengenai kesinambungannya. Kritik tersebut menjadi argumentasi untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam ketatanegaraan Indonesia. Kami melakukan analisis terhadap empat RPJMN pada periode 2005-2024 untuk melihat kesinambungannya. Analisis ini dilakukan dengan metode desk study. Dengan melihat visi, misi, dan agenda prioritas setiap RPJMN dan juga melakukan beberapa studi kasus, kami dapatkan bahwa memang terdapat ketidaksinambungan dalam RPJMN khususnya, pada perubahan dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketidaksinambungan ditandai dari perbedaan agenda prioritas kedua RPJMN bersangkutan. Hasil yang didapatkan dapat dilihat sebagai pendukung argumentasi pro GBHN, tetapi menurut kami diperlukan kerangka berpikir yang lebih representatif untuk masalah tersebut.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

##submission.downloads##

Diterbitkan

Dec 31, 2022

Terbitan

Vol 15 No 2 (2022): Volume 15 Nomor 2 (2022) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja

Bagian

Articles

Lisensi

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).