KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN REKLAMASI KAWASAN TELUK BENOA PROVINSI BALI Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana

Penulis

  • Made Dwi Astika Tajem Insititut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Nur Saribulan Insititut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.912

Abstrak

Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali. Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi kawasan Teluk Benoa yang dikaitkan dengan konsep pembangunan adat Tri Hita Karana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan digunakan teknik purposive dan snowball sampling. Untuk menganalisis data digunakan teori Fisher, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada konflik kepentingan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Konflik kepentingan terjadi karena keluarnya Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 yang dianggap tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan, Perda     di Bali, dan konsep pembangunan Tri Hita Karana. Upaya penyelesaian konflik telah dilaksanakan oleh pemerintah namun dianggap kurang maksimal.

Kata kunci: reklamasi, konflik kepentingan, tri hita karana

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

##submission.additionalFiles##

Diterbitkan

Dec 27, 2019

Cara Mengutip

Tajem, M. D. A., & Saribulan, N. (2019). KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN REKLAMASI KAWASAN TELUK BENOA PROVINSI BALI Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2(2), 37–55. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.912