KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH

Penulis

  • Baharuddin Thahir Insititut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909

Abstrak

Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. Kebijakan desentralisasi dan praktik otonomi daerah di Indonesia merupakan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Kajian ini bertujuan membahas kebijakan sosial dan otonomi daerah sesuai dengan pemahaman penulis dari berbagai sumber yang diperoleh. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini, penulis menggunakan kajian pustaka. Dengan kata lain segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang dibahas. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial telah banyak dilakukan. Pemerintah nasional dan pemerintah daerah menjadikan kebijakan sosial sebagai suatu hal yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam desentralisasi, kebijakan sosial memperoleh tempat tersendiri di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam konteks itulah kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Kata kunci: kebijakan sosial, pemerintah daerah, otonomi daerah.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

##submission.additionalFiles##

Diterbitkan

Dec 27, 2019

Cara Mengutip

Thahir, B. (2019). KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909