KETERGANTUNGAN MASYARAKAT MISKIN DAN DILEMA KEBIJAKAN SOSIAL: STUDI PADA IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Abstrak

ABSTRAK

Persoalan kemiskinan seringkali dihubungkan dengan kemampuan birokrasi dalam mengakselerasi penyelesaian dan pengentasan masyarakat miskin. Salah satu kebijakan sosial yang berupaya meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar dan mendorong peningkatan kualitas hidup adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Ironinya masih banyak masyarakat yang terjebak dalam jerat kemiskinan dan justru memunculkan persoalan-persoalan baru dalam implementasi PKH. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Malang, artikel ini berupaya untuk mengidentifikasi persoalan dalam implementasi kebijakan sosial, serta dampaknya terhadap masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak yang bersifat paradoks seperti ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah dan mengarah pada siklus kemiskinan yang berulang, serta meningkatnya penerima PKH setiap tahunnya. Analisa penulis menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena adanya perilaku menyimpang para aktor yang memanfaatkan kelemahan sistem implementasi PKH untuk memperoleh keuntungan pribadi di luar visi program. Orientasi para aktor mengarah pada perilaku yang destruktif seperti korupsi oleh pendamping PKH dan penyalahgunaan bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fenomena tersebut tidak saja menggambarkan patologi birokrasi dan sosial, namun justru menciptakan ketergantungan dan menjadi hambatan dalam upaya masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Patologi, Kebijakan Sosial