FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG
DOI:
https://doi.org/10.33701/jkp.v7i2.4541Abstrak
Abstrak
Sampah menjadi salah satu tantangan utama berbagai kota di Indonesia saat ini. Pertumbuhan populasi yang pesat berkontribusi besar terhadap peningkatan volume sampah. Ketidaksesuaian antara produksi sampah dan kapasitas pengelolaan, serta keterbatasan lahan, menuntut adanya sistem pengelolaan yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang belum optimal, serta merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan keberhasilan implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah post-positivist, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil studi mengungkapkan bahwa faktor penyebab kurang berhasilnya implementasi ini mencakup kesesuaian instrumen kebijakan, kejelasan desain kebijakan terkait prosedur, waktu, sumber daya, perubahan target pengelolaan, dan kejelasan struktur kelembagaan serta koordinasi antar organisasi. Selain itu, kelancaran pengawasan oleh badan terkait dan tingginya manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi faktor positif. Di sisi lain, hambatan yang dihadapi berupa kesulitan dalam pelaksanaan instrumen kebijakan, kurangnya pengawasan masyarakat, keterbatasan sumber daya, ketidakmampuan dalam melaksanakan standar operasional prosedur, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, meliputi pemanfaatan sumber daya manusia sebagai human capital dan pemanfaatan teknologi yang tersedia, serta pelibatan masyarakat, komunitas, pemerhati lingkungan, serta swasta dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah
Unduhan
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Naskah yang telah dikumpulkan dan diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Pemerintahan sepenuhnya menjadi hak cipta Program Studi S1 Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.