PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS DESA DAN KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HINTERLAND DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Abstract
ABSTRAK
Fenomena yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pedalaman di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (2) mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (3) mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa dan kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (4) memperoleh konsep baru dari pembahasan tentang pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (5) memperoleh konsep baru dari pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif; dengan sampel sebanyak 220 responden diambil dari populasi sebanyak 1.574 orang dengan menggunakan ukuran sampel SEM; Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara dan teknik observasi; analisis data menggunakan analisis SEM dan analisis regresi. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Jumlah pengaruh implementasi kebijakan
perubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman mencapai 0,65, ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks Implementasi. Besarnya pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman mencapai 0,54, ditentukan oleh kepribadian, peran, organisasi, tugas, nilai, dan latar belakang. Oleh karena itu, pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa dan kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman. Konsep baru yang muncul dari pembahasan pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman adalah konsep baru I tentang konteks implementasi kebijakan dasar pemerintahan. Konsep baru yang muncul dari pembahasan pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman adalah konsep baru II tentang pengaturan perilaku kepemimpinan birokrasi.
Kata kunci: implementasi kebijakan, kepemimpinan lurah, pemberdayaan masyarakat
Downloads
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
