ANALISIS CITIZEN CHARTER PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO
DOI:
https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3213Kata Kunci:
Pembangunan, Good Governance, Citizen CharterAbstrak
ABSTRAK. Penyelenggaraan pelayanan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya yaitu melalui citizen charter. Citizen charter ini ialah merupakan kebijakan yang berorientasi pelayanan publik yang menempatkan warga atau citizen sebagai pusat dari tujuan pelayanan publik. Artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan publik merupakan tujuan utama. Citizen charter mendorong penyelenggara untuk memenuhi hak dan kewajiban serta menyeimbangkannya dan menjadikan kepuasan warga sebagai sebuah capaian kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep pembangunan good governance melalui citizen charter di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggunakan data hasil wawancara berupa uraian-uraian kalimat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara, dimana peneliti akan melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang telah di pilih. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014;14) yang meliputi koleksi data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan good governance melalui citizens charter di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan indikator dalam citizen charter sebagaimana yang dimaksud (Karjuni Dt. Maani, 2010), yaitu visi dan misi, standar pelayanan, alur pelayanan, unit/bagian pengaduan masyarakat, dan survey pengguna layanan yaitu belum dijalankan secara maksimal. Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator dalam penerapan citizens charter seperti visi dan misi yang belum sepenuhhnya terlaksana dengan baik, standar pelayanan, alur pelayanan yang masih terkesan berbelit-belit, unit pengaduan masyarakat yang masih belum banyak diketahui oleh pengguna layanan, serta survey pengguna layanan dalam menentukan index kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019-2020 tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi hanya mengalami penurunan sekitar 2,89%.
Unduhan
##submission.downloads##
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.