IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE (KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS) DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus : Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone)
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i1.281
Downloads
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
The objective of the research is to know and analyze the Implementation of Free Trade Zone Policy (Free Port of Free Port) in Bintan Regency of Kepulauan Riau Province. The research method used is descriptive research method, with qualitative approach. Data obtained through data collection techniques: interviews and documentation. The results showed that the Implementation of Free Trade Zone (FTZ) Policy In Bintan Regency, Kepulauan Riau Province has not been good. : Standard and FTZ standard clarity in FTZ Special Cigarette Distribution is very clear and has also been supported and integrated with various other programs. Resources in the implementation of FTZ policy in FTZ Special Cigarette Distribution are still inadequate, both financial resources and human resources. Relationship between Ftz policy implementing organizations in FTZ Special Cigarette Circulation is still weak Tactics involved incidental and unscheduled. The characteristics of implementing organizations are quite supportive for the implementation of Ftz policy in FTZ Special Cigarette Distribution. The current social and political conditions are sufficient to support economic conditions not fully supporting the implementation of FTZ policy in FTZ Special Cigarette Distribution. The Implementator is sufficiently aware of the policy implementation policy in FTZ in the FTZ Special Cigarette Distribution. Bintan Registration Agency and Customs and Excise Agency have prioritized customer satisfaction.
Keywords: Implementation, Policy, and Free Trade Zone
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.
References
Arikunto, Suharsimi, 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : CV. Rineka Cipta.
Bungin, Burhan, 2015, Penelitian Kualitatif, Kencana, Jakarta, 2015.
Creswell, John W, 2016. Research Design. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dunn, William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor : Ghalia Indonesia.
Irwin, Douglas A, 2001. Mengejar Pasang Sejarah Intelektual Perdagangan Bebas. Bandung : Percetakan Angkasa.
Feriyanto, Andri, 2015. Perdagangan Internasional. Yogyakarta : Mediatera.
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey : Princeton University Press
Mayer, Robert R, dan Greenwood, Ernest. 1984. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial. Jakarta : Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali
Moleong, Lexy J 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Muliono, Heri, 2001, Merajut Batam Masa Depan, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES
Moh. Nazir. 2014. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT Gramedia. Indonesia.
Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Pasolong, Harbani, 2013, Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
Silalahi, Ulber, 2012, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung.
Soehartono, Irwan. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
Subarsono, 2016. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Suharto, Edi. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Wahab, Abdul, Solichin. 2016. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Wijatno, Serian, Ariawan Gunadi, 2014. Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : Gramedia.
B. Dokumen
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kedan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Kawasan (DNK) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas.
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai, Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Paben Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
C. Publikasi Elektronik
http://www.tanjungpinangkota.go.id
http://aas.sagepub.com
http://bpbintan.go.id/
http://www.bptanjungpinang.id
http://regional.kontan.co.id
http://batamtoday.com/
http://batamnews.co.id/
http://economy.okezone.com/read/2016/01/04/320/1280399/free-trade-zone-tanjungpinang-tak-berkembang
http://m.batamtoday.com/berita88469-Rokok-FTZ-S-super-Tetap-Saja-Laris-Manis-di-Pasaran-Bintan.html