FENOMENA MONEY POLITICS DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu kembali diwarnai praktek politik jual beli suara atau yang lebih dikenal dengan politik transaksional (money politics). Politik uang atau politik transaksional pada pemilihan Kepala Daerah yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa banyak indikasi terjadi politik uang namun pembuktiannya sulit memenuhi kriteria TSM. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa referensi saintifik dari sumber fundamental dan sumber kedua dengan wawancara terstruktur dan penelaahan artikel yang berkaitan misalnya; buku, makalah, jurnal, dan ulasan pers cetak maupun online berkenaan ritme TSM serta fenomenanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dan pengawasan dalam pilkada turut membuka berkembangnya politik uang. Juga faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perlu penegakkan sanksi yang lebih tegas dari Bawasalu, sentra Gakumdu, revisi regulasi terkait TSM, serta pendidikan politik pemilih oleh seluruh stakeholder.
Kata Kunci: Pilkada, Politik Uang, Pembuktian TSM.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.