ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAKASSAR SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan urgensinya sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji penyelenggaran Sistem Informasi Pembangunan Daerah melalui library research. Data dikumpulkan dari hasil dokumentasi berupa jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pemerintah terkait penyelenggaran Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam penyempurnaan SIPD sebagai aplikasi umum di tingkat daerah, seperti: 1) penyelarasan regulasi dan kebijakan, 2) sinkronisasi muatan data dan informasi antar level Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; 3) proses bisnis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi di pemerintahan daerah.  daerah, Penyempurnaan SIPD ke depan tentunya harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, sehingga cita-cita menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dapat terwujud. Komitmen untuk setiap elemen negara diperlukan untuk meningkatkan pemahaman yang telah dibentuk sejauh ini. Integrasi keempat unsur tersebut dalam membentuk budaya antikorupsi dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku anti korupsi.