PELAYANAN APARATUR DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA

Anugrah Yulistiono Ririhena; Irfan Setiawan

doi:10.33701/jipsk.v3i1.305

Anugrah Yulistiono Ririhena Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Irfan Setiawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI: https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.305

Abstract

This study aims to analyze the Building Permit Letter Service in the apparatus service of the One Stop Office and One Stop Office in Jayapura and describe the obstacles in the process of granting Building Permit Letter. The research method used is qualitative research with descriptive method with inductive approach to present data about the apparatus service in the process of Building Permit Letter. The result of the research explains that the service of apparatus in providing building permit service letter at the Investment and One Stop Integrated License Department in Jayapura City of Papua Province has been running well and in accordance with Standard Operating Procedure of issuing Building Permit Letter, despite having some constraints such as; lack of network access, low public awareness, lack of facilities and infrastructure in the service of building permit letter.

Keyword: building permit letter, apparatus, public service

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prakosa, Kesit, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. UII. Press, Yokyakarta.

Hardiyansyah, 2011 Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator. Implementasinya), Gava Media, Yogyakarta.

M. Solikin, 2011, Pelayanan Prima, (Service Exelent), Inti Prima Jakarta.

Moenir, 2010, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2015, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wasistiono, Sadu, dkk, 2009, perkembangan organisasi kecamatan dari masa ke masa, Focus Media, Bandung.