Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik Digital Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Muhammad Ridwan; Malkan Nuraziz

doi:10.33701/jurnalregistratie.v8i2.6559

Authors

Muhammad Ridwan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia
Malkan Nuraziz Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v8i2.6559

Keywords:

edward III, identitas kependudukan digital, implementasi kebijakan, pelayanan publik transformasi digital

Abstract

Transformasi digital menjadi agenda penting reformasi birokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses serta meningkatkan efektivitas dan keterpaduan pelayanan. Akan tetapi, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Sumedang pada periode yang dikaji masih berada di bawah target. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan IKD di Kecamatan Jatinangor dalam kaitannya dengan transformasi pelayanan publik digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen yang meliputi peraturan, laporan pemerintah, publikasi BPS, dokumen Ditjen Dukcapil dan pemerintah daerah, serta literatur ilmiah. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, kemudian dikaji menggunakan kerangka implementasi George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil telaah menunjukkan bahwa pelaksanaan IKD memiliki landasan regulasi dan dukungan pengembangan infrastruktur digital. Namun, masih terdapat persoalan berupa kesenjangan antara target dan realisasi aktivasi, ketidakmerataan literasi digital, kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur, serta koordinasi antarlembaga. Temuan ini menegaskan bahwa pencapaian tujuan IKD memerlukan keselarasan antara dukungan teknologi, penyampaian kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan tata kerja birokrasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2025). Kecamatan Jatinangor dalam Angka 2025.

Denhardt. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=5mWmBgAAQBAJ

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (2024). Publikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press. https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ

Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: finding the crossroads. Public Management Review, 20(5), 633–646. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181

Hill, M., & Hupe. (2022). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance (4th ed.). Sage Publications.

Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 221–236. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024.

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC

Nograšek, J., & Vintar, M. (2014). E-government and organisational transformation of government: Black box revisited? Government Information Quarterly, 31(1), 108–118. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.07.006

O’Toole, L. J. (2000). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 10(2), 263–288. http://www.jstor.org/stable/3525645

OECD. (2020). The OECD Digital Government Policy Framework The OECD Digital Government Policy Framework Six dimensions of a Digital Government. OECD Publishing.

Osborne, S. P. (2020). Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society Through Public Service Delivery. Routledge. https://books.google.co.id/books?id=TEd6zQEACAAJ

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (2022).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, 132281 (2023).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2013).

United Nations. (2024). United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003