RELEVANSI KEMANDIRIAN FISKAL: SEBUAH TINJAUAN

Abstrak

Sejak berlakunya desentralisasi di Indonesia, terjadi perubahan-perubahan kebijakan, salah satunya terkait keuangan. Pemerintah pusat melakukan transfer keuangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan sesuai kewenangan. Namun, skema ini menimbulkan masalah ketergantungan keuangan pemerintah daerah, sehingga dibuatlah sebuah indikator penilaian kemandirian fiskal untuk setiap daerah yang disebut Indeks Kemandirian Fiskal Daerah. Literatur-literatur sebelumnya menemukan masih banyak pemerintah daerah yang berada pada tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Lebih lanjut, masih ditemukan perdebatan tentang bagaimana kemandirian tersebut dapat mempengaruhi capaian pembangunan. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan analisis spasial dan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh kemandirian fiskal terhadap capaian pembangunan. Ditemukan sebagian besar daerah masih memiliki kemandirian fiskal dan capaian pembangunan manusia yang rendah pada daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Menariknya, ditemukan pola yang berbeda antara daerah yang berada di perbatasan dan daerah sentra industri dengan daerah lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan lokasi kabupaten kota juga dapat berpengaruh pada kemandirian fiskal serta tidak selalu beriringan dengan capaian pembangunan dan tidak selalu berpengaruh pada capaian pembangunan, namun lebih jauh kemandirian perlu diikuti dengan pengelolaan keuangan yang tepat.