Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana
DOI:
https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666Keywords:
Independence Analysis, Regional Finance, Community WelfareAbstract
The background of this study is regional financial independence which is very low, yet dependence on the central government is very high in Kaimana Regency. This study aims to determine the level of regional financial independence in supporting community welfare improvement over the past five years, as seen from the analysis of financial ratios and human development index levels. The method used is qualitative descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by observation, semi-structured interviews, and documentation. The results showed that the level of financial independence of Kaimana Regency is still low in the last five years, namely from 2016-2020, with an average ratio of regional financial freedom is 3.82%, the average percentage of the degree of regional economic dependence is 95.67%, the moderate degree of fiscal decentralization is 3.67%, the average effectiveness of regional native income management is 111.54%, and the level of community welfare which is also still low with the average HDI is 63.63%. Based on the analysis results, the local government needs to issue strategic efforts by empowering regional potential that can be used as a source of provincial revenue to support the implementation of regional autonomy, which aims to improve the community's welfare.
Downloads
References
Adiputra, I. M. S., dkk. 2021. Metodologi Penelitian Kesehatan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Alhusain, A. S., dkk. 2018. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Amin, F. 2019. Penganggaran di Pemerintah Daerah. Malang: UB Press.
Anggito, A. dan J. Setiawan. 2018. Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
Berliani, K. 2016. “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka”. Jurnal Indonesia Membangun, 15(2), 121–144.
Halim, A. 2002. Akuntansi Kuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
-----------, 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
-----------, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Hamid, A. A. 2018. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat”. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi), 1(4), 38–51.
Hutabarat, F. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan. Banten: Desanta Publisher.
Indrayanti, W. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau Tahun 2008-2017”. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis, 4(2), 353–363.
Jaya, I. M. L. M. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
Kariyoto. 2017. Analisa Laporan Keuangan. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Kawatu, F. S. 2019. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta: Deepublish.
Khusaini, M. 2018. Keuangan Daerah. Malang: UB Press.
Labolo, M. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
-----------, 2019. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga.
Mardiasmo. 2021. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nasution, D. A. D. 2018. “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149–162.
Nurdin, I. 2017. Etika Pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. 2020. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5 No.2.
Pangaribuan, R. S. 2020. Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
Primanto, A. 2020. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Malang: Intelegensia Media.
Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. 2018. “Analisis kemandirian keuangan daerah”. Inovasi, 13(2), 92.
Rukin. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
Sinurat, Marja. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
---------, Marja. dan H. M. Panjaitan. 2017. Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Pustaka Rahmat: Bandung.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT. Alfabet.
Sudaryo, Y., dkk. 2021. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Syahputra, R. 2017. “Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang”. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1), 12–21.
Tersiana, A. 2018. Metode Penelitian. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
Tohardi, A. 2019. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus. Pontianak: Tanjungpura University Press.
Wasistiono, Sadu dan F. Simangunsong. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jatinangor: IPDN Press.
Wulandari, P. A. dan E. Iryanie. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
Zaman, N., dkk. 2021. Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Sumber Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kaimana.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana.
Sumber Lainnya
http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2017 Selasa, 6 September 2021.
https://kemendagri.go.id. Data Realisasi Per 20 Agustus 2021 Dan Uang Kas Pemerintah Daerah Di Perbankan Serta Isu Penyerapan Anggaran Ta 2021. Sabtu, 10 September 2021.
https://kaimanakab.bps.go.id. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Kabupaten Kaima
