Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia
Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan solusi dalam implementasi e-government di Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerangka kebijakan yang mendasari implementasi e-government di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi e-government. Penelitian ini akan melibatkan analisis dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah, laporan lembaga resmi pemerintah maupun internasional, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis tematik dengan penggolongan dan identifikasi tema utama dari dokumen yang dianalisis. Validitas temuan dijamin melalui triangulasi data dengan membandingkan berbagai dokumen resmi yang relevan, serta mempertimbangkan studi kasus dari negara lain yang telah berhasil dalam implementasi e-government sebagai bahan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan tantangan utama dalam implementasi e-government di Indonesia meliputi kesenjangan digital, akses internet terbatas, biaya tinggi, rendahnya kesadaran masyarakat, isu bahasa dan literasi, serta masalah privasi dan keamanan data, di samping resistensi terhadap perubahan. Berdasarkan temuan ini, disusun rekomendasi praktis seperti peningkatan infrastruktur digital, edukasi dan pelatihan masyarakat, serta penguatan kerangka regulasi untuk mendukung implementasi e-government yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
Agarwal, S., Mannil, N., & Tantri, P. L. (2021). Does The Internet Enhance State Capacity To Allevite Distress. In SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3924061
Agustina, T. M., & Pribadi, F. (2021). Pertukaran Sosial Oknum Calo. Paradigma, 10(1), 1–10.
Anthes, G. (2015). Estonia: A Model For E-government. Communication Of The ACM, 58(6), 18–20. https://doi.org/10.1145/2754951
APJII. (2024). Survei Internet Indonesia.
Assaf, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 8(1), 1–6. https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978
Barlian, U. C., & Ismelani, N. (2022). Metaverse Sebagai Uoaya Menghadapi Tantangan Pendidikan Di Masa Depan. Journal Of Educational And Language Research, 1(12), 2133–2140. https://doi.org/10.53625/Joel.V1i12.3018
BPS. (2022). Statistik Telekomunikasi Indonesia.
BPS. (2023). Angka Buta Aksara Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Persen) 2021-2023. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/angka-buta-aksara-menurut-provinsi-dan-kelompok-umur--persen-.html
Darmawan, A., Fitriana, J., Setiawan, A. A., & Safira, A. S. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Jurnal Bina Desa, 4(3), 296–303. https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542
Fachrusi, M. (2023). Kesenjangan Digital dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial: Suatu Analisis Sosio-Politik. Literacy Notes, 1(2), 1–11.
Farhandhika, G., & Azijah, D. N. (2024). Resistensi Pemerintahan Desa Terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-goverment. Pengabdian Masyarakat, 2(2), 3937–3942. https://doi.org/10.31004/Cdj.V5i2.27612
Hakim, M. F. Al, & Aziz, A. (2021). Peran Guru dan Orang Tua: Tantangan dan Solusi Dalam Pembelajaran Daring pada Masa COVID-19. Educational Journal Of History And Humanities, 4(1), 16–25. https://doi.org/10.24815/jr.v4i1.19677
Institute, P. (2023). Network Readiness Index 2023: Indonesia. https://networkreadinessindex.org/country/indonesia/
Irawan, A. (2018). Sistem Pelayananpublik Berbasis E-government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Ilmu Administrasi Dan Sosial, 7(1), 20–37. https://doi.org/10.35724/Sjias.V7i01.967
Ismail, M. I., & Ilyas, N. I. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Monalisa (ed.)). Rajawali Pers.
Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pibadi Dalam Penyelenggaraan E-government Guna Mewujudkan Good Government. Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 115–138. https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol28.Iss1.Art6
Jualiarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Ilmu Administrasi, 10(1), 10–15. https://doi.org/10.23969/Kebijakan.V10i1.1417
KEMENDIKBUD. (2019). Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. https://petabahasa.kemdikbud.go.id/
Kennedy, A. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian, 4(1), 132–141. https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043
Kennedy, A. (2024). Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara. Hukum Dinamika Ekselensia, 6(2), 82–98.
Kennedy, A., & Wartoyo, F. X. (2024). Harmonizing Diversity: Pancasila’s Role As The Cornerstone Of Multi-cultural Harmony As Legal Discours. 2024, 2(4), 747–759. https://doi.org/10.59613/global.v2i4.137
Lolytasari, & Dirsanala, A. (2023). Digitalisasi Arsip Dalam Mendukung Pelaksanaan E-government. Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi, 15(1), 18–30. https://doi.org/10.37108/Shaut.V15i1.963
Manik, H. W. ., Utama, H., Irawan, M. D., & Hafizd, S. H. (2023). Implementasi Keamanan Di Cloud Storage Menggunakan Algoritma Key Public Berdasarkan Block Cipher. Sains Dan Teknologi, 3(1), 14–20. https://doi.org/10.47233/Jsit.V3i1.500
Marcella, Z. (2024). Antrean Wajib Pajak Membeludak, Samsat Ingatkan Ada Layanan Online. Detik News. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/D-7294979/Antrean-wajib-pajak-membeludak-samsat-ingatkan-ada-layanan-online
Putra, F. P. E., Rizki, M., Yahya, M. S., & Ramadhan, M. H. (2023). Mengenal Teknologi Jaringan Nirkabel Terbaru Teknologi 5G. Sistim Informasi Dan Teknologi, 5(2), 167–174. https://doi.org/10.37034/Jsisfotek.V5i2.233
Putri, N. N. W. P., Budiartha, I. N. P., & Suryani, L. P. (2021). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik. Analogi Hukum, 3(3), 369–375. https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.369-375
Rinaldi, I., Panggabean, M. L., & Pandiangan, H. J. (2021). IVAN RINALDI Corruption Of Law Enforcement On E–KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective. Jurnal Hukum to-ra, 7(3), 410–421. https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.46
Sari, C. F., & Alfarisi, S. (2024). Statistik Dan Persandian Kota Semarang Yang Ramah Pengguna: Menyederhanakan Interaksi Dengan Pemerintah. Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(1), 1559–1567. https://doi.org/10.31004/Jrpp.V7i1.25353
Supriyanto, J., Fadiol, A., & Sunardi, S. (2022). Pengujan Kualitatif Aplikasi Informasi Gempa Bumi Dalam Bentuk Suara Untuk Tunanetra. Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayan Komputer, 21(3), 619–628. https://doi.org/10.30812/Matrik.V21i3.1482
Suryo, R. (2024). Setelah Pdns & INAFIS, Kini Data BAIS Bocor, Skor Glut (0-5). Quo Vadis SDI (Satu Data Indonesia)? Warta Ekonomi. https://strateginews.id/2024/06/25/setelah-pdns-inafis-kini-data-bais-bocor-skor-glut-0-5-quo-vadis-sdi-satu-data-indonesia/
Yojana, Y. (2022). Gambaran Literasi Digital Tenaga Kesehatan Peserta Pelatihan Di Bapelkes Cikarang Kementrian Kesehatan RI. Ilmu Pendidikan, 4(2), 2127–2133. https://doi.org/10.31004/Edukatif.V4i2.2262
Yunas, N. S. (2020). Implementasi E-government Dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour Pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. Inovasi Kebijakan, 3(1), 13–23. https://doi.org/10.21787/Mp.4.1.2020.13-23
Copyright (c) 2024 Alexander Kennedy, William Hartato Surya, Franciscus Xaverius Wartoyo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.