ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN COVID `19
Abstrak
Kebijakan Penanganan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat dalam implementasi penanganannya selalu mengacu apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan
recorfusing anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap APBN tahun anggaran 2020, pemerintah provinsi juga melakukan recofusing anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sehingga kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi penanggulangan covid 19 selalu berpijak kepada kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat. Karena Dampak covid 19 di Indonesia, sudah sangat serius dan menyebar penularannya di 34 provinsi di Indonesia, dan hampir 400 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kebijakan pelaksanaan PSBB tahap 1 di Daerah Depok, Bogor dam Bekasi, merupakan PSBB tahap awal, karena didaerah tersebut, merupakan penyangga daerah Ibu Kota DKI Jakarta, dimana DKI Jakarta merupakan klaster pendemic tertinggi di Indonesia, dan sebahagian besar warga jawa barat, mencari naϐlkah di Ibu Kota DKI Jakarta. Merelokasi anggaran untuk penanganan covid 19 di jawa barat dianggarkan mencapai hampir 8 triliun, dan ditambah relokasi anggaran dibeberapa Kabupaten/Kota se wilayah Jawa Barat, untuk menanggulangi penanganan covid 19, merupakan keseriuasan pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan covid 19 di Jawa Barat. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19 “ penelitian ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif, dengan mengkaji dan menganalisis dan mendiskripsikan data-data sekunder yang didapat oleh peneliti dan hasil yang dicapai adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19, berjalan sangat baik, dan semula jawa barat masuk dalam kelompok 4 (empat) besar, saat ini semakin membaik dan masuk jajaran 10 besar penyebaran covid 19 di Indonesia, dan beberapa daerah sudah masuk zona kuning dan zona hijau, serta zona biru.( tulisan ini dirilis pada awal bulan Juli tahun 2020 ).
Kata kunci: Analisis kebijakan, Pemerintah, Jawa Barat, Covid 19.
