Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

Abstract

Penelitian ini berfokus pada fenomena banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gusher dan sepanjang Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan yang berdagang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki izin usaha dagang. Kondisi ini menciptakan ketidaktertiban, mengganggu estetika kota, dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, padahal secara ideal penerapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman seharusnya dapat mengatur aktivitas perdagangan tersebut dengan tertib. Tujuan: Untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah dalam pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang musiman di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memperoleh data penelitian yang komprehensif guna menghasilkan temuan yang akurat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman telah diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang ada dengan kondisi di lapangan, dimana masih banyak pedagang yang melanggar aturan zonasi dan persyaratan perizinan. Kesimpulan: Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 menghadapi kendala internal berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta kendala eksternal berupa resistensi pedagang dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi yang diperlukan adalah penguatan pembinaan berkelanjutan, penegakan sanksi yang konsisten, dan peningkatan sosialisasi program pemerintah kepada pedagang kaki lima dan masyarakat.