Evaluasi Implementasi Government Chief Information Officer (GCIO) dalam Transformasi Digital Pemerintah Kota: Studi Kasus di Kota Batam

Authors

  • Frezy Albertus Silaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
  • Mohammad Rezza Fahlevvi Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i1.4506

Abstract

Penelitian ini menganalisis peningkatan peran Government Chief Information Officer (GCIO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan kerangka teori enam dimensi GCIO menurut Supangkat (2008), penelitian ini mengevaluasi implementasi peran GCIO melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian mengungkap variasi pencapaian yang signifikan antar dimensi, dengan tingkat pencapaian tertinggi pada dimensi mengorganisasi (90%) dan terendah pada dimensi penyediaan (70%). Analisis mendalam mengidentifikasi tantangan kritis dalam koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana 65% OPD merespons permintaan informasi dalam waktu lebih dari tiga hari. Penelitian ini juga mengungkap disparitas antara keberhasilan pembangunan infrastruktur digital dengan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur e-government dengan memberikan bukti empiris tentang implementasi GCIO di tingkat pemerintah kota. Secara praktis, temuan penelitian merekomendasikan penguatan model koordinasi GCIO-OPD, capacity building yang transformasional, dan pengembangan arsitektur governance yang adaptif untuk meningkatkan efektivitas transformasi digital pemerintah daerah.

Kata Kunci: Government Chief Information Officer, Transformasi Digital, Tata Kelola Informasi, Pemerintah Daerah, E-Government

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abrory, Y., Rezza, M., & Tambi, N. (2025). Institutional Pressures and Artificial Intelligent Adoption in Indonesia’s Public Sector: A Case Study of Jabar Digital Services. 16(2).

Anindra, F., Supangkat, S. H., & Kosala, R. R. (2018). Smart Governance as Smart City Critical Success Factor (Case in 15 Cities in Indonesia). 1–6. https://doi.org/10.1109/ICTSS.2018.8549923

Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. Government Information Quarterly, 32(3), 279–286. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.005

Dimas, M., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 6(2), 194–215. https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4504

Dytihana, Z. A., Fahlevvi, M. R., & Zahrati, W. (n.d.). From Bureaucracy to Efficiency: The Impact of Licensing Service Quality on Increasing Regional Investment. JURNAL BINA PRAJA.

Haryanto, B., & Prasetyo, A. (2021). Analisis Kapasitas Kelembagaan Dalam Implementasi E-Government di Pemerintah Daerah. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan (JTKP) IPDN, 3(2), 45–60.

Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001

Miles, M. B., Huberman, M. A. ,. &. Saldana, J. (2020). Qualitative Data Analysis (4th ed.). SAGE Publications.

Nugroho, L. E. (2015). Pemodelan Kedudukan Government Chief Information Officer Indonesia. JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi.

Nugroho, L. E., & Santoso, B. (2020). Model Tata Kelola Teknologi Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Government Chief Information Officer (GCIO). Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 24(1), 1–18.

Pertiwi, E., & Purnomo, S. (2018). Peran Government Chief Information Officer (Gcio) Dalam Pelayanan Informasi Publik (Studi Deskriptif Di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi, 2(1).

Putranto, A., Nugroho, L. E., & Winarno, W. W. (2015). Government Chief Information Officer: Analisis Peran Di Pemerintahan Indonesia. Semnasteknomedia Online, 3(1), 3–7.

Rahayu, S., & Firdaus, M. (2021). Analisis Faktor Penghambat Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Implementasi E-Government. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(2), 45–60.

Sari, P. K., & Wijaya, A. F. (2023). Dampak Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Keberhasilan Transformasi Digital di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Bina Praja, 15(1), 77–92.

Supangkat, S. H. (2008). CIO: Peran Kepemimpinan Pengelola Informasi Untuk Pertumbuhan Organisasi. ICT Institute. Universitas Indonesia Library

Thoha. (2014). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya.

Warkentin, M., Orgeron, C., & O’Donnell, P. (2020). The Chief Information Officer (CIO) in the public sector: An empirical study of the role of IT leadership responsibilities. Journal of the Association for Information Systems, 21(6), 3. https://doi.org/10.17705/1jais.00623

Weerakkody, V., & Reddick, C. G. (2016). Public sector transformation through e-government: Experiences from Europe and North America. Routledge.

Downloads

Published

2025-10-20

Issue

Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Frezy Albertus Silaban, Mohammad Rezza Fahlevvi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.