COMMUNITY EMPOWERMENT IN LOCAL GOVERNMENT DECISION MAKING: A SYSTEMATIC REVIEW OF MODELS AND IMPLEMENTATION

Penulis

  • Selvi Diana Meilinda IPDN
  • Arum Apriyani
  • Azharisman Rozie Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
  • Hendayana

Abstrak

Studi ini menyajikan systematic review mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah, dengan fokus pada model dan pola implementasi. Pencarian literatur dilakukan pada basis data Scopus dan Google Scholar, yang secara kumulatif menghasilkan lebih dari 800 rekam awal. Prosedur seleksi mengikuti pedoman PRISMA dan menghasilkan 62 studi yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara mendalam. Data diekstraksi dan dikodekan berdasarkan konteks geografis, tipe model partisipasi, derajat pengaruh warga, kualitas proses, tingkat institusionalisasi, komitmen politik, serta outcome kebijakan yang dilaporkan. Hasil sintesis mengidentifikasi beberapa konfigurasi utama model pemberdayaan masyarakat dan menunjukkan bahwa ekspansi mekanisme partisipasi di tingkat lokal belum diikuti oleh pendalaman kuasa warga yang konsisten; sebagian besar praktik tetap berada pada tingkat pengaruh rendah hingga menengah. Skor pemberdayaan yang lebih tinggi cenderung berasosiasi dengan kualitas proses partisipasi yang lebih baik dan outcome kebijakan yang lebih kuat, meskipun hubungan ini bersifat kondisional dan tidak deterministik. Institusionalisasi dan komitmen politik berperan sebagai kondisi pemungkin, namun tidak cukup untuk menjamin pembagian kekuasaan yang substantif. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bagi pemerintah daerah sangat bergantung pada desain institusional, konteks politik, serta strategi yang disengaja untuk inklusi, akuntabilitas, dan redistribusi.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Diterbitkan

2026-03-14

Cara Mengutip

Meilinda, S. D., Arum Apriyani, Rozie, A., & Hendayana. (2026). COMMUNITY EMPOWERMENT IN LOCAL GOVERNMENT DECISION MAKING: A SYSTEMATIC REVIEW OF MODELS AND IMPLEMENTATION. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 10(2), 1–22. Diambil dari https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPDPP/article/view/5866