Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Dalam Penyediaan Gerbong Khusus Wanita Pada Commuter Line JABODETABEK Tahun 2024 - 2025
Indonesia
Abstrak
Penelitian ini mengevaluasi kebijakan responsif gender berupa penyediaan gerbong khusus wanita pada Commuter Line Jabodetabek tahun 2024–2025. Awalnya kebijakan ini diterapkan sebagai tindakan afirmatif untuk melindungi perempuan dari risiko pelecehan seksual, sekaligus mendukung agenda pengarusutamaan gender di Indonesia. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan etnografi digital, lalu dianalisis dengan teknik triangulasi dan model interaktif Miles & Huberman. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam tipe William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi penumpang perempuan, efektivitasnya masih terbatas karena masih terjadi kasus pelecehan, kapasitas gerbong yang terbatas, serta instrumen evaluasi yang kurang sensitif gender. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini juga dinilai belum optimal karena manfaatnya belum sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Aspek keadilan dan responsivitas terhambat oleh norma patriarkal, keterbatasan armada, serta lemahnya sistem pelaporan yang berpusat pada korban. Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah afirmatif yang relevan namun masih bersifat simbolik dan mitigatif. Penguatan kebijakan perlu dilakukan melalui perluasan armada, penyempurnaan SOP berperspektif korban, penegakan UU TPKS, serta edukasi publik dan kampanye kesadaran gender untuk mewujudkan transportasi yang lebih aman dan inklusif.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Teori Evaluasi Dunn, Responsif Gender, KRL Jabodetabek, Gerbong Khusus Wanita.
Unduhan
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Hauralya Salsabilla, Dede Sri Kartini, Antik Bintari

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Naskah yang telah dikumpulkan dan diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Pemerintahan sepenuhnya menjadi hak cipta Program Studi S1 Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.