Ketimpangan Kapasitas dan Collaborative Governance: Tantangan Penguatan Pemerintah Daerah dan Civil Society dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung
Abstract
Collaborative governance menjadi semakin penting dalam pembangunan daerah karena kompleksitas persoalan publik tidak dapat diselesaikan hanya melalui kapasitas internal pemerintah. Namun, keterlibatan berbagai aktor dalam proses kolaborasi tidak selalu berlangsung dalam kondisi kapasitas yang setara. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan kapasitas antara pemerintah daerah dan civil society serta implikasinya terhadap collaborative governance dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Analisis dilakukan secara tematik dengan memfokuskan perhatian pada kapasitas pemerintah, kapasitas civil society, ketimpangan sumber daya dan informasi, relasi kekuasaan, serta mekanisme kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam kewenangan formal, sumber daya anggaran, kapasitas administratif, dan informasi teknis, sementara civil society memiliki keunggulan dalam pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan pengalaman komunitas. Ketimpangan tersebut dapat menciptakan power asymmetry dan membatasi partisipasi substantif masyarakat. Meskipun demikian, perbedaan kapasitas juga dapat menjadi sumber komplementaritas apabila didukung kepemimpinan fasilitatif, keterbukaan informasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan mekanisme pengambilan keputusan bersama. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan collaborative governance memerlukan pergeseran dari penguatan kapasitas individual menuju collaborative capacity yang mampu mengintegrasikan sumber daya dan kepentingan berbagai aktor secara lebih seimbang.
Kata kunci: Ketimpangan Kapasitas; Collaborative Governance; Civil Society; Power Asymmetry
