POLITISASI PEMBANGUNAN DAERAH: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Pembangunan daerah merupakan proses politik sekaligus administratif karena penentuan prioritas pembangunan melibatkan distribusi sumber daya publik di antara berbagai kebutuhan dan kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politisasi pembangunan daerah dalam penentuan prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung, khususnya hubungan antara kepentingan politik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses perencanaan pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta proses pembahasan prioritas dan penganggaran daerah. Data dianalisis secara tematik melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan prioritas pembangunan merupakan arena interaksi antara pertimbangan teknokratis, aspirasi masyarakat, kapasitas fiskal, dan kepentingan politik. Musrenbang telah menyediakan ruang partisipasi masyarakat, tetapi pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir masih dibatasi oleh proses verifikasi teknis, keterbatasan anggaran, dan dinamika politik antara eksekutif dan legislatif. Kepentingan politik tidak selalu bertentangan dengan kebutuhan masyarakat karena dapat menjadi saluran representasi kepentingan konstituen. Namun, politisasi menjadi problematik ketika distribusi sumber daya lebih dipengaruhi kepentingan elektoral atau kelompok tertentu daripada kebutuhan objektif masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, profesionalisme birokrasi, dan penggunaan data pembangunan perlu diperkuat untuk menjaga agar proses politik tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: Politisasi pembangunan; Kepentingan politik; Prioritas pembangunan; Pemerintahan daerah.