Dari Government Capacity menuju Collaborative Capacity: Penguatan Pemerintah Daerah dan Civil Society dalam Tata Kelola Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung
Abstract
Penguatan kapasitas pemerintah daerah merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif. Namun, kompleksitas persoalan publik menyebabkan kapasitas pemerintah tidak lagi memadai apabila hanya bertumpu pada sumber daya internal birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran dari government capacity menuju collaborative capacity melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah dan civil society dalam tata kelola pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan memfokuskan perhatian pada kapasitas kelembagaan pemerintah, kapasitas organisasi masyarakat sipil, kepemimpinan, koordinasi, partisipasi, pertukaran sumber daya, kepercayaan, dan kemampuan melakukan tindakan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis melalui kewenangan, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan, sedangkan civil society memberikan pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan fungsi partisipasi serta pengawasan. Namun, kolaborasi substantif masih menghadapi ketimpangan kapasitas, informasi, sumber daya, dan posisi tawar antaraktor. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas perlu diarahkan pada pembentukan collaborative capacity melalui kepemimpinan kolaboratif, komunikasi, transparansi, penguatan organisasi masyarakat sipil, serta mekanisme pengambilan keputusan dan akuntabilitas bersama.
Kata kunci: Government capacity; Collaborative capacity; Civil society; Tata kelola pembangunan.
