PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: ANTARA FORMALITAS DAN SUBSTANSI PEMERINTAHAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan partisipatif dan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung dengan menelaah perbedaan antara partisipasi yang bersifat formal dan partisipasi yang substantif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan perspektif partisipasi masyarakat dan participatory governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang telah menyediakan ruang kelembagaan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pengaruh substantif terhadap keputusan akhir karena proses seleksi usulan dipengaruhi oleh prioritas pemerintah, pertimbangan teknokratis, kewenangan perangkat daerah, dan keterbatasan anggaran. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan pemerintahan partisipatif membutuhkan peningkatan kualitas deliberasi, keterwakilan kelompok masyarakat, transparansi seleksi usulan, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindak lanjut aspirasinya.