Kapasitas Pemerintahan dan Collaborative Governance dalam Penanganan Krisis COVID-19: Studi di Kota Pekanbaru

Abstract

Pandemi COVID-19 merupakan krisis multidimensional yang menguji kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan membangun koordinasi dengan berbagai aktor. Dalam situasi krisis, kapasitas pemerintahan tidak hanya diperlukan untuk menjalankan fungsi administratif, tetapi juga untuk membangun kemampuan kolektif melalui collaborative governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapasitas pemerintahan dan collaborative governance dalam penanganan krisis COVID-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan serta proses penanganan COVID-19. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan dimensi kapasitas analitis, operasional, dan politik serta prinsip-prinsip collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan menjadi fondasi penting dalam membangun respons krisis, terutama melalui kemampuan merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, mengoordinasikan organisasi, dan membangun legitimasi publik. Namun, kapasitas internal pemerintah memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas pandemi sehingga membutuhkan keterlibatan aktor nonpemerintah. Collaborative governance memungkinkan pemerintah mengintegrasikan pengetahuan, sumber daya, dan kemampuan implementasi dari berbagai aktor. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan krisis tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal pemerintah, tetapi oleh kemampuan mentransformasikan kapasitas tersebut menjadi kapasitas kolektif melalui koordinasi, pertukaran informasi, kepemimpinan fasilitatif, dan tindakan bersama.

Kata kunci: Kapasitas Pemerintahan; Collaborative Governance; Krisis COVID-19; Pemerintahan Daerah