STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNANCE DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Published Oct 30, 2023
https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3563
Download
PDF (Bahasa Indonesia)
Statistic

Downloads

Download data is not yet available.
Vol 13 No 2 (2023)

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

yeti fatimah
STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNANCE DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
Faria Ruhana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

Konsep smart city muncul sebagai tuntutan perlunya membangun identitas kota yang layak huni, aman, nyaman, hijau, berketahanan iklim dan bencana, berbasis pada karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal, berdaya saing, berbasis teknologi dan IT(Information AND Technology). Indikasi permasalahan pelaksanaan smart governance di BKPSDM Kota Bandung di antaranya mesin kadang error, sosialisasi yang belum optimal terkait pemanfaatannya, serta semangat para ASN dalam memberikan pelayanan  serba cepat sebagaimana yang diharapkan customer.


Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik analisis data dilakukan  dua tahap, yaitu tahap pertama dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, tahap kedua untuk menentukan strategi pengembangan Smart Governance maka data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan matriks analisis SWOT dan Litmust Test.


Hasil peneitian menunjukkan Pengembangan a) dalam implementasi  sistem E-RK masih terdapat kendala, yaitu : belum siapnya ASN dalam penggunaan elektronik, serta masih terdapat peluang bagi PNS untuk melaporkan hal-hal yg sebenarnya tidak dikerjakan. b) Implementasi aplikasi SIAP yang kadang error, dan belum semua ASN dapat menggunakan aplikasi SIAP,  c) Aplikasi SIMPEG memiliki kelengkapan fitur sesuai dengan kebutuhan dapat diakses oleh seluruh pegawai, sehingga data dapat di update oleh masing-masing pegawai. Strategi yang dapat dilakukan oleh BKPSDM Kota Bandung dalam Pengembangan Smart Governance : a) Menciptakan program pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap bagi operator maupun pengguna E-RK, SIAP dan SIMPEG, b) Melakukan Evaluasi dan Inovasi Terkait Pengembangan Smart Governance, c) Sosialisasi E-RK, SIAP dan SIMPEG hingga seluruh pengguna dapat menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut, d) melakukan pembinaan dari hulu sampai hilir bagi ASN di BKPSDM Kota Bandung.


 Kata Kunci : Strategi Pengembangan, Smart Governance

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

  1. The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
  2. The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
  3. Each Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users. 

References

Manajemen Strategis (Kajian Manajemen Strategis Berdasar Perubahan Lingkungan Bisnis, Ekonomi, Sosial dan Politi, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
Anwar, J, J. Damanik. N Hisyam dan A.J. Whitten. 1984. Ekologi Ekosistem. Sumatera. Yogyakarta : UG Press.
Albert, S.M. & Freedman, V.A. (2011). Public health and aging; maximizing function and well-being. New York: Springer Publishing Company.
Agus Eka, Pratama, 2014, Sistem Informasi dan Implementasinya, Bandung: Informatika Bandung.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin, Burhan. 2011. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana. Bryson, J.M, danMiftahuddin,M. 2003. Strategic Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Edisi ke-1,Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Gulö, W. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Grasindo.
Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. Manajemen Strategis. Andi. Yogyakarta.
Hunger, J.D. dan Wheelen, T.L. (2012). Strategic Management and Bussiness Policy: Toward Global Sustainability (13th Edition). New York: Pearson.
Iskandar . 2005 . Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pendidikan Dan Sosial . Jakarta : Gaung Persada Press
Jauch, L. R dan Glueck, W. F. 1993. Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan. Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
-------------------.----(2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
Mohammad Nazir, 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. (2008). Manajemen Strategis 10. Salemba Empat: Jakarta.
Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
------------------------ 2009. Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
Soehartono, 2004. Irawan, Metode Penelitian Sosial, PT. Remaja Rosadakarya Bandung.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 4677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung Smart City) Periode 2018-2023.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.