SEJARAH, KEDUDUKAN, SERTA PROSPEK PERANGKAT DESA DI INDONESIA
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Published
Apr 15, 2019
https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339
Download
Statistic
Downloads
Download data is not yet available.
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Position of village government apparatus in Indonesia is still ambivalent until now, because of unclear village institution position. Law Nomor 6 Year 2014 about Village have the hybrid model, combination between self governing community and local self government (but quasi). According to Indonesia Constitution 1945 (before amendment), village or the other names will be construct as local government, and implemented in several law about local government during 1945-1979. After amendment, village or the other names, will construct as social community. Facing rapid change of industrial revolution 4.0 (Schwab; 2016) and society 5.0 (Fukuyama; 2018), Indonesia government should choose one of three choices namely : self governing community, local self government, and hybrid.
Key words : ambivalence of village apparatus position, self governing community, local self government, hybrid.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.
References
Buku :
Fukuyama, Mayumi; Society 5.0 : Aiming for a New Human Centered Society; diunduh dari.
Japan SPOTLIGHT July / August 2018.
Hasnas, John; Reflections on the Minimal State; Politics, Philosophy & Economics. Sage.
Publications Ltd.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional; Visi Indonesia 2045. Disampaikan dalam Sosialisasi Visi Indonesia 2045 di
Jakarta tanggal 8 Januari 2019.
Osborne, David and Peter Plastrik; 1997. Banishing Bureaucracy : The Five Strategies for
Reinventing Government; Perseus Books Publishing, USA.
Raffles, Thomas Stamford; 2008. The History of Java; Terjemahan oleh Eko
Prasetyaningrum, Nuryati Agustin, dan Idda Wooryati Mahbubah; Penerbit Narasi;
Yogyakarta.
Rifkin, Jeremy; 2011. The Third Industrial Revolution - How Lateral Power is Transforming
Energy, the Economy, and the World; Palgrave Macmillan, USA.
Sadu Wasistiono dan Petrus Poliando; 2017. Perkembangan Politik Desentralisasi di
Indonesia; Edisi Revisi yang Diperluas; Penerbit IPDN Press, Jatinangor.
Sadu Wasistiono; Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah, yang disiapkan untuk Serial Pertama
Kajian Strategi Pemerintahan, Jumat 25 Januari 2019 di Kampus IPDN Jatinangor.
Schwab, Klaus; 2016. The Fourth Industrial Revolution; Crown Business; USA.
Standford Encyclopedia of Philosophy; Robert Nozick’s Political Philosophy; First Published
Sun Jun 22, 2014. Substantive revision Fri Jun 15, 2018.
Tjondronegoro, Sediono, M.P; dalam suntingan Koentjaraningrat; 1984. Masalah-Masalah
Pembangunan - Bunga Rampai Antropologi Terapan; Penerbit LP3ES, Jakarta
Wahyuni Refi dan Ziyad Falahi; 2014. Desa Cosmopolitan – Globalisasi dan Masa Depan
Kekayaan Alam Indonesia; Penerbit Change Publication, Jakarta.
Yamin, Muhammad; 1962. Tatanegara Madjapahit – Sapta Parwa; Yayasan Prapantja,
Jakarta.
Younkins, Edward; 1998. The Minimal State, Not the Welfare State; diunduh dari
quebecoislibre.org : The Individual, November, 1998.
Sumber lainnya :
• kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2017
• kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2018.
• britanica.com
• sosiologis.com.
• UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
• UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.
• UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
• UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
• UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
• UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
• UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS.
• PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Fukuyama, Mayumi; Society 5.0 : Aiming for a New Human Centered Society; diunduh dari.
Japan SPOTLIGHT July / August 2018.
Hasnas, John; Reflections on the Minimal State; Politics, Philosophy & Economics. Sage.
Publications Ltd.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional; Visi Indonesia 2045. Disampaikan dalam Sosialisasi Visi Indonesia 2045 di
Jakarta tanggal 8 Januari 2019.
Osborne, David and Peter Plastrik; 1997. Banishing Bureaucracy : The Five Strategies for
Reinventing Government; Perseus Books Publishing, USA.
Raffles, Thomas Stamford; 2008. The History of Java; Terjemahan oleh Eko
Prasetyaningrum, Nuryati Agustin, dan Idda Wooryati Mahbubah; Penerbit Narasi;
Yogyakarta.
Rifkin, Jeremy; 2011. The Third Industrial Revolution - How Lateral Power is Transforming
Energy, the Economy, and the World; Palgrave Macmillan, USA.
Sadu Wasistiono dan Petrus Poliando; 2017. Perkembangan Politik Desentralisasi di
Indonesia; Edisi Revisi yang Diperluas; Penerbit IPDN Press, Jatinangor.
Sadu Wasistiono; Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah, yang disiapkan untuk Serial Pertama
Kajian Strategi Pemerintahan, Jumat 25 Januari 2019 di Kampus IPDN Jatinangor.
Schwab, Klaus; 2016. The Fourth Industrial Revolution; Crown Business; USA.
Standford Encyclopedia of Philosophy; Robert Nozick’s Political Philosophy; First Published
Sun Jun 22, 2014. Substantive revision Fri Jun 15, 2018.
Tjondronegoro, Sediono, M.P; dalam suntingan Koentjaraningrat; 1984. Masalah-Masalah
Pembangunan - Bunga Rampai Antropologi Terapan; Penerbit LP3ES, Jakarta
Wahyuni Refi dan Ziyad Falahi; 2014. Desa Cosmopolitan – Globalisasi dan Masa Depan
Kekayaan Alam Indonesia; Penerbit Change Publication, Jakarta.
Yamin, Muhammad; 1962. Tatanegara Madjapahit – Sapta Parwa; Yayasan Prapantja,
Jakarta.
Younkins, Edward; 1998. The Minimal State, Not the Welfare State; diunduh dari
quebecoislibre.org : The Individual, November, 1998.
Sumber lainnya :
• kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2017
• kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2018.
• britanica.com
• sosiologis.com.
• UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
• UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.
• UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
• UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
• UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
• UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
• UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS.
• PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.